REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baru saja disahkan. Pelaksanaan pilkada gelombang pertama akan dimulai Desember 2015. Partai Golkar sudah mulai melakukan konsolidasi dengan kader di daerah. Namun, Golkar baru akan melakukan survei siapa calon terbaik yang akan diusung mulai Mei mendatang.

"Sekarang belum, mulai bulan Mei baru akan melakukan survei," kata Ketua DPP Golkar, Mahyudin, Jumat (20/2).

Mahyudin menambahkan, pertimbangan Golkar baru akan mulai mensurvei calon kepala daerah potensial Mei karena baru bulan Juni tahapan pilkada dimulai. Jadi, kata dia, masih terlalu dini untuk membahas siapa calon kepala daerah yang akan diusung. Bahkan, saat ini Golkar belum menentukan lembaga survei mana yang akan digandeng untuk menggarap survei ini.

Seperti periode lalu, Golkar juga akan menargetkan maksimal untuk perolehan posisi kepala daerah. Hal itu menurut Mahyudin wajar karena Golkar merupakan partai terbesar kedua di Indonesia. Meskipun, dari target 100 persen calon yang diajukan Golkar menjadi kepala daerah, hanya 60 persen yang akhirnya lolos di periode lalu. Dari jumlah itu, tidak seluruhnya diisi oleh kader langsung dari partai berlambang pohon beringin ini.

"Kader langsung sekitar 30 persen," imbuh dia.

Selebihnya, kata wakil ketua MPR RI ini, adalah calon yang diusung berdasarkan hasil survei. Artinya, bukan murni dari kader, namun, beberapa nama diusung bersama partai lain.

Terkait dengan dualisme yang terjadi di tubuh partai Golkar, Mahyudin menegaskan tidak akan berpengaruh pada kepengurusan di daerah. Saat ini, kondisi kader di daerah sangat kondusif dan siap untuk suksesi pelaksanaan pilkada. Konflik yang terjadi di internal partai hanya akan terjadi di tataran elit partai. Sedang kader di daerah tak akan terpengaruh.

"Kalau kader di daerah tidak berpengaruh, tidak ada masalah dengan pilkada nanti," tegas dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika