REPUBLIKA.CO.ID, GAMBIR -- Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menjamin ketersediaan hunian berupa rusun bagi warga DKI.

Bahkan ia berjanji tidak akan membiarkan warganya telantar. Hal ini ia sampaikan terkait pengaduan warga mengenai jumlah rusun yang dianggap kurang.

"Nggak mungkin ada warga telantar. Kamu lihat saja, aku punya strategi kok. Kamu jalani saja. Saya orang tua nggak mungkin nyusahin anaknya," kata gubernur yang akrab disapa Ahok, di Balai Kota, Jumat (20/2).

Menurutnya, ia sudah berpengalaman menghadapi permasalahan penggatian rusun. Oleh sebab itu ia akan menjalankan strateginya. Satu KK hanya akan memperoleh satu rusun sebagai pengganti rumah yang digusur.

Meskipun kepala keluarga memiliki tiga rumah, gantinya hanya satu. Ahok tidak ingin ada warga yang memanfaatkan kebijakannya. Ia mengatakan akan lebih selektif dalam melakukan penggantian.

Ahok mewajibkan warga menggunakan ATM saat akan masuk rusun. Sebab jika hanya menggunakan KTP, masyarakat mudah melakukan pemalsuan untuk mendapat rusun. "Itu paling ditahan seminggu. Kalau ATM bank DKI kan 12 tahun penjaranya," ujar Ahok.

Ia berpendapat, permasalahan Jakarta tidak akan pernah beres jika masyarakatnya susah diatur. Termasuk memanipulasi penggusuran. "Kalau enggak digusur, berapa belas gubernur ini engga pernah bisa beresin Jakarta,'' kata Ahok menegaskan.

Meskipun Gubernur sudah menjelaskan hal di atas panjang lebar, hingga saat ini warga sendiri menganggap belum ada kejelasan soal program relokasi Pemprov DKI di Pinangsia, Jakarta Barat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika