REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai NasDem, Patrice Rio Capella mengaku heran dengan sikap Presiden Joko Widodo yang membatalkan pelantikan Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri. Padahal BG sudah bebas dari status tersangka kasus dugaan rekening gendut.
Rio menyatakan selama ini yang menjadi polemik terkait BG adalah status tersangkanya. Hal inilah, yang menyebabkan tertundanya pelantikan BG. Namun dengan adanya putusan praperadilan yang menyatakan BG bebas dari status tersangka, harusnya Jokowi mempertimbangkan hal itu. Artinya Jokowi seharusnya tetap melantik BG menjadi Kapolri.
"Ini yang membuat saya heran," ujarnya, Rabu (18/2).
Meski merasa heran terhadap langkah presiden, namun dirinya menyatakan menghormati putusan yang telah diambilnya. Dia menyatakan hal ini merupakan hak prerogatif presiden. Namun di sisi lain, dia juga berharap agar presiden dapat menjelaskan sikapnya baik ke parlemen maupun ke Koalisi Indonesia Hebat.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi mengambil kebijakan tentang pimpinan KPK. Hal ini karena adanya dua pimpinan KPK yang ditetapkan sebagai tersangka, Jokowi memutuskan untuk memberhentikan secara sementara Abraham Samad dan juga Bambang Widjoyanto.
Selanjutnya untuk mengisi kekosongan yang ada, presiden menunjuk tiga nama untuk menjadi Plt KPK. Nama tersebut yakni Taufiequrachman Ruki, Johan Budi Sp, Indriyanto Seno Adji.
Taufiequrachman Ruki pernah menjadi Ketua KPK pada 2003. Ia adalah lulusan terbaik Akademi kepolisian (Akpol) 1971. Ketika di PTIK ia juga lulus dengan peringkat 4 terbaik.
Indriyanto Seno Adji tak lain adalah guru besar hukum pidana Universitas Indonesia. Nama terakhir yang menjadi Plt pimpinan KPK adalah Johan Budi yang tak lain Deputi Pencegahan KPK Johan Budi SP.
Selain putusan terkait pimpinan KPK, Jokowi juga bersikap terkait status Budi Gunawan. Jokowi akhirnya membatalkan Budi Gunawan menjadi Calon Kapolri. Nama Badrodin Haiti akhirnya menggantikan posisi Budi Gunawan untuk menjadi calon Kapolri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika