REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terkait rencana pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan), Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menyebutkan, pihaknya akan lebih dulu memprioritaskan pembangunan Kogabwilhan di wilayah barat.
Hal ini tidak terlepas dari adanya upaya pengamanan wilayah Laut Cina Selatan. Namun, Moeldoko menegaskan, pembentukan Kogabwilhan ini masih akan menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Untuk itu, TNI telah mengajukan laporan tersebut ke Presiden dan telah diterima oleh Sekretaris Negara.
"Sekarang sedang dipelajari dan dipertimbangkan kapan akan dirilis. Kami tinggal menunggu dari pemerintah," kata Moeldoko di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (18/2).
Kendati begitu, Moeldoko menegaskan, sebagai awalan, pembentukan Kogabwilhan bakal diprioritaskan terlebih dahulu di wilayah barat, tepatnya di wilayah Sumatera dan Kalimantan.
"Karena ke depan, kami proyeksikan kawasan Laut Cina Selatan sebagai flashpoint. Sehingga task force atau dalam bentuk Kogabwilhan itu sangat diperlukan untuk menganstisipasi itu," ujarnya.
Panglima TNI menambahkan, saat ini pihaknya tengah menyiapkan unsur-unsur komando gabungannya dan seluruh jajaran staffnya.
Sementara untuk unsur-unsur pelaksaanya ada di Kodam, Komando Operasi (Koops) AU, dan di Armada. Ini merupakan bentuk penjabaran dari konsep Kogabwilhan tersebut, yang merupakan penggabungan dari tiga angkatan dan berada dalam tiga komando wilayah gabungan, yaitu barat, tengah, dan timur.
Pembentukan Kogabwilhan ini merupakan bentuk bagian dari penataan organisasi TNI. "Perkembangan ke depan akan bisa bertambah, baik Koops AU dan juga penambahan satu divisi Kostrad. Jadi nanti akan selaras ke depannya," kata Moeldoko.
Sebelumnya pada pertengahan tahun lalu, Panglima TNI telah mengajukan rencana pembangunan Kogabwilhan ini kepada Presiden Joko Widodo.
Selain untuk lebih menata organisasi TNI, keberadaan Kogabwilhan yang mengintegrasikan tiga kekuatan matra TNI ini juga akan berfungsi menjaga pertahanan terpadu untuk menjaga teritorial dan kedaulatan NKRIi wilayah-wilayah tertentu seperti di daerah perbatasan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
