Selasa 17 Feb 2015 19:42 WIB

Jokowi Pindah, Bogor Harus Kaji Manajemen Lalu Lintas

Rep: C05 / Red: Ilham
Presiden Joko Widodo sebelum memimpin rapat dengan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/2).
Foto: Republika/Edwin Dwi Putranto
Presiden Joko Widodo sebelum memimpin rapat dengan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/2).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pengamat Transportasi, Alvinsyah menyatakan rencana Jokowi berkantor di Istana Bogor harus dikaji secara mendalam. Hal ini untuk mencegah agar tak terjadi kepadatan di sepanjang jalan Jakarta- Bogor.

Alvinsyah menyatakan, yang menjadi obyek kajian ada dua hal, yakni terkait infrastruktur dan juga manajemen lalu lintas. Manajemen lalu lintas guna mencegah protokoler mobil presiden mengganggu aktifitas warga. "Dua hal ini harus dibenahi agar perpindahan Jokowi ke Istana Bogor tak menimbulkan kesemrawutan lalu lintas," ujarnya, Selasa (17/2).

Dia menyebutkan, infrastruktur untuk Kota Bogor harus diutamakan, seperti jalan yang mesti diperbaiki. Sementara jalan tidak perlu dilebarkan. Karena ini akan memakan waktu dan mengganggu publik. "Jadi, lebih ke pengoptimalan infrastruktur yang ada," ujarnya.

Sejak Senin, (16/2), Jokowi sudah mulai berkantor di Istana Bogor. Menurut keterangan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, Yudi Crisnandi, presiden akan lebih berkantor di Istana Bogor tiap akhir pekan dan waktu yang tidak ditentukan.

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement