REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Praktisi pariwisata, Nyoman Graha Wicaksana khawatir eksekusi terhadap dua warga Australia anggota 'Bali Nine', Myuran Sukumaran dan Andrew Chan berdampak terhadap kunjungan wisatawan. Apalagi ada isu pemboikotan wisatawan terhadap pulau Bali. Sebab, kebanyakan pengunjung di Bali berasal dari Australia.
"Kami selaku pelaku pariwisata ada rasa kekhawatiran pascaeksekusi dua terpidana mati kewarganegaraan Australia dalam kasus narkoba tersebut," katanya di Denpasar, Selasa (17/2).
Ia mengatakan, kekhawatiran itu pasti menyelimuti daerah pariwisata, khususnya di Bali. Eksekusi itu tak hanya mengganggu wisatawan dari negeri Kangguru tersebut, namun juga negara lain.
"Memang yang datang ke Bali adalah wisatawan Australia, tetapi dengan adanya wacana boikot warga Australia ke Indonesia, jelas hal ini berdampak pula pada kunjungan wisatawan mendatang," katanya.
Menurut dia, tidak ada jaminan wisatawan negeri itu akan kembali ke Bali atau Indonesia setelah eksekusi itu. Mereka akan berpikir dua kali. Bahkan, pihak asuransi wisatawan juga tidak akan berani memberi jaminan terhadap turis yang berlibur ke Pulau Dewata.
Wicaksana yang juga mantan Ketua LPM Kuta mengatakan, pemerintah Indonesia harus melakukan antisipasi agar tidak sampai sektor pariwisata menjadi korban. "Kami harapkan pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Bali melakukan langkah-langkah antisipasi, sehingga wisatawan Australia tetap melakukan liburan ke sini. Walau ada dua warga negaranya yang terpidana mati akibat kasus narkoba," ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Bali, Made Mangku Pastika meminta masyarakatnya untuk tenang terkait imbas rencana eksekusi dua terpidana mati anggota "Bali Nine" terhadap penurunan kunjungan wisatawan Australia ke Pulau Dewata. "Tenang saja tidak ada masalah. Saya yakin pengaruh ke pariwisata tidak terlalu besar. Dalam hal seperti ini, ini masalah kedaulatan dan martabat bangsa," kata Pastika, Senin (16/2).
Terkait eksekusi mati Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, Pastika menilai Pemerintah Australia akan cukup dewasa. "Saya berharap Pemerintah Australia dan masyarakat Australia bisa memaklumi. Karena ini persoalan hukum, kita juga tidak bisa apa-apa," ujarnya.
Pastika juga tidak percaya terkait seruan boikot warga Australia yang ramai diperbincangkan dari media sosial di Negeri Kangguru itu. "Itu baru wacana, saya tidak percaya. Ya boleh saja, tapi saya pikir masing-masing negara itu punya kedaulatan, punya martabat, punya harga diri," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika