REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Pemprov Jabar tampaknya serius menjalankan program pemberantasan kemiskinan "Km Nol Pro Poor". Bahkan, anggaran yang dialokasikan tahun ini meningkat cukup signifikan hampir empat kali lipat.
Yakni, tahun lalu hanya Rp 160 miliar tahun ini menjadi Rp 640 miliar. ‘’Saya lihat kenaikan anggarannya cukup signifikan.Anggarannya, meningkat empat kali . Itu beberapa dinas belum dimasukkan,’’ ujar Wakil Gubernur Jabar, Deddy Mizwar, Senin (16/2).
Ia berharap, peningkatan alokasi anggaran memiliki dampak lebih baik dibandingkan tahun lalu. Paling tidak, targetnya bisa mengurangi kemiskinan satu persen setiap tahun.
Program pengentasan kemiskinan ini, kata dia, bermula pada data base tentang kemiskinan. Jadi Rumah Tangga Sasaran (RTS), dibagi menjadi empat kategori. Yakni, miskin, sangat miskin, rentan miskin dan miskin. Selain itu, dikoordinasikan juga kontribusi dari setiap dinas yang ada.
‘’Saya liat belum menyeluruh ada beberapa dinas yang belum memasukkan programnya,’’ katanya.
Selain itu, kata dia, Pemprov Jabar pun akan berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk penanggulangan kemiskinan di Jabar ini. Rencananya, pertemuan akan di gelar dua pekan lagi. Karena, ada beberapa hal yang harus dibahas dengan daerah.
Persoalan yang dibahas, kata dia, terkait program PNPM yang juga ada wacana akan dihilangkan. Ini, menjadi masalah kalau dihilangkan jadi tetap harus diupayakan. Karena, alokasi dana PNPM untuk Jabar mencapai Rp 1,1 triliun.
‘’Kalau itu dicabut, maka penanggulangan kemiskinan akan terasa sekali,’’ katanya.
Dikatakan Deddy, program kemiskinan Km Nol pro poor, sudah dcontohkan dan sudah efektif. Ia mencontohkan, Dinas Bina Marga kalau akan membangun jalan maka bisa melibatkan warga miskin di daerah tersebut kalau ada date base nya. Begitu juga, PSDA saat akan membangun irigasi bisa melibatkan masyarakat rumah tangga sasaran.
‘’Jadi, ada pelibatan langsung dan tak langsung. Itu harus ada data valid. Sekarang, datanya sudah akurat jumlahnya 4 juta sekian. Selama ini, turun 0,745 persen turun per tahun,’’ katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika