REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, Marwan Jafar menargetkan desa jadi basis swasembada pangan.
Menurutnya, Indonesia hingga saat ini belum mampu mandiri memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Akibatnya, keran impor harus dibuka. Padahal, Indonesia merupakan negara agraris dengan kekayaan alam yang melimpah ruah. “Sehingga, dibutuhkan langkah terobosan menyelesaikan persoalan impor pangan yang selama 10 tahun terakhir ini semakin meningkat. Salah satu terobosan penting adalah menjadikan desa sebagai basis utama swasembada pangan nasional,” katanya, di Jakarta, Senin (16/2).
Masalah swasembada pangan tidak dapat dilepaskan dari urusan desa karena semua aspeknya terkait dengan desa. Penjelasan sederhananya, kata dia, lahan pertanian terletak di desa, petani tinggal di desa, bendungan dan irigasi juga adanya di desa, bahkan distribusinya juga menggunakan jalan desa. Artinya, hampir semua aspek pangan terkait dengan urusan desa dan desa harus dijadikan basis utama swasembada pangan nasional.
Untuk mewujudkan hal ini, ia menegaskan desa harus terus diperkuat dan diberdayakan. Meski diakuinya besaran dana desa dari pusat dan daerah yang diterima desa tahun ini belum mencapai angka ideal, ia mengklaim jika dikelola dengan baik bisa menjadi penggerak pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Terkait dana desa, Marwan mengingatkan pentingnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menopang desa jadi basis utama swasembada pangan.
“Melalui BUMDes, dana desa dapat dikelola sebagai modal usaha untuk memajukan usaha desa di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Desa akan menjadi produsen utama bahan pangan yang dihasilkan oleh sektor-sektor tersebut,” katanya.
Selain itu, kata dia, BUMDes juga dapat memberikan pinjaman murah kepada warga desa yang menjadi petani, peternak, pekebun, dan nelayan. Dana pinjaman tersebut dapat diambilkan dari dana desa setelah diputuskan melalui musyawarah desa. Langkah penting lainnya adalah menyediakan tenaga penyuluhan kepada petani melalui program pendampingan desa. Untuk mendukung program ini, dilakukan perekrutan tenaga pendamping desa yang memiliki kemampuan sebagai penyuluh pertanian untuk desa-desa yang ditargetkan jadi lumbung pangan.
"Pendamping desa ini bisa menjadi tenaga penyuluh, mendampingi, memberikan saran, dan konsultasi kepada para petani supaya menggunakan bantuan benih, pupuk dan peralatan bantuan pemerintah secara tepat guna dan produktif. Sehingga, hasil pertaniannya meningkat volume dan kualitasnya,” katanya.
Selain itu, masih banyak yang bisa dilakukan desa untuk membantu para petani. Diantaranya, desa bisa memfasilitasi suatu forum petani agar para petani di desa tersebut bisa saling tukar informasi dan bisa segera mencari solusi jika ada masalah seperti hama wereng dan lain-lain. Jika panen desa berlimpah ruah dan mutunya bagus, Marwan optimistis panen desa bisa mencukupi kebutuhan pangan warganya dan masyarakat daerah lainnya.
“Kita tidak perlu impor pangan lagi bahkan nantinya kita bisa ekspor pangan. Cukuplah desa menjadi basis utama swasembada pangan nasional kita,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika