REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lama tak terdengar kabarnya di publik Partai Damai Sejahtera (PDS) ternyata masih eksis dan terus menggeliat. Bahkan partai yang merupakan salah satu wadah aspirasi politik umat Katolik ini mulai Jumat lalu (13/2) hingga Sabtu (14/2) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) dengan tema ‘Memperjuangkan Damai Sejahtera Untuk Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945'.

“Dalam Munas ini, selain merupakan ajang konsolidassi, juga akan menghasilkan kepengurusan baru PDS untuk periode 2015-2020. Seluruh DPD PDS se-Indonesia menghadiri Munas ini dan kita harapkan bisa menghasilkan kepengurusan baru yang mendapatkan kepercayaan penuh dari seluruh elemen partai sehingga PDS mampu lolos verifikasi sebagai peserta Pemilu 2019,’’ kata Ketua Dewan Pembina PDS, Denny Tewu.

Denny mengatakan PDS tidak memiliki tradisi saling pecat ketika terjadi pembaruan kepengurusan. Sebagai partai yang taat kepada aturan hukum, pergantian pengurus harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/AR) lewat Munas.  

Bila ada perbedaan pendapat atau konflik, katanya, itu hanyalah berasal dari saling fitnah di internal karena adanya orang-orang baru yang tidak paham landasan filosofis PDS. Pada hal lain, konflik muncul juga karena terjadi sebagai akibat eforia akibat menanjaknya popularitas partai yang begitu cepat sehingga kadang banyak kader yang lupa diri.

‘’Karena itu, PDS ke depan membutuhkan figur ketua umum yang mampu mempersatukan semua komponen partai. Adanya kepengurusan baru diharapkan nantinya akan membawa PDS menjadi lebih baik dan tak lagi ada gontok-gontokan yang hanya mengahabiskan energi,'' katanya.

Sebagai penggagas dan pendiri PDS, Denny yakin partai ini akan mendapatkan tokoh seperti yang diharapkan. ''Ini sesuai kata-kata bijak, setiap pemimpin ada eranya dan setiap era ada pemimpinnya,’’ pungkas Denny.

Ikuti Whatsapp Channel Republika