REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Wakil Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta, Merry Hotma menilai wajar banyak kritikan dan penolakan datang terkait rencana reklamasi pulau di Pantai Utara Ibu Kota.

"Kita harus maklum, persoalan ini kan multi tafsir. Pasti semua banyak pro dan kontra, geser satu meja saja pasti ada yang setuju dan tidak. Apalagi ini masalah pembangunan," kata Merry, Sabtu (14/2).

Namun, dalam menyikapi setiap pembangunan tersebut ia meminta semua pihak bersikap arif. Agar punya satu misi yang sama. Karena, kata dia, seperti apapun pembangunan di Jakarta, pasti memiliki pemanfaatan ekonomi dan sosial yang baik untuk pendapatan daerah.

"Hal-hal tersebut yang akan menjadi konten dari Perda zonasi dan reklamasi ini," ucapnya.

Ketika ditanya apakah proyek reklamasi dan zona pulau kecil ini lebih banyak manfaat atau kerugian yang akan didapatkan, dia belum bisa menjabarkannya. "Nanti itu bisa kita lihat dari pembahasan. Yang pasti kita akan dorong agar manfaatnya lebih banyak," ujar Merry.

Dia juga menyatakan dalam pembahasan seperti Raperda, legislator berperan sebagai mitra bukan penilai yang berfungsi membantu eksekutif dalam memaksimalkan pemanfatan yang harus diraih Pemprov DKI.

"Ini pekerjaan besar, menyangkut banyak kepentingan, karenanya harus matang. Kajiannya sedang proses, naskah akademisnya sudah ada, tinggal menuangkan dalam Raperda. Namun hal ini yang tidak mudah," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika