REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- PDI Perjuangan dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri seringkali dijadikan sasaran tembak tiap kali ada kebijakan pemerintah yang dinilai buruk oleh publik.
Peneliti pada Pusat Studi Pancasila UGM, Diasma Sandi Swandaru, menilai realitas itu menunjukkan bahwa cara berpolitik di Indonesia memang aneh.
"Setiap ada kebijakan buruk dari pemerintah sontak PDIP dan Bu Mega yang dijadikan sasaran tembak, tetapi kalau kebijakan yang baik seperti eksekusi bandar narkoba, ngebom maling ikan tidak pernah terdengar suara bahwa presiden diintervensi oleh PDIP atau ketua umumnya," ujar Diasma dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/2).
Menurut dia, perlakuan terhadap PDIP dan Megawati itu jelas tidak adil, "Tapi inilah realitas politik kita."
Menanggapi berbagai serangan yg ditujukan kepada PDIP, Diasma mengajak publik untuk berpikir secara jernih. "Sejak penentuan capres hingga penyusunan kabinet pun, PDIP menghormati hak prerogratif presiden dalam menentukan sikap dan pilihannya," ungkapnya.
Bahkan, kata dia, sebagai partai pengusung dan pemenang pemilu, PDIP rela kadernya hanya menempati empat pos di kementerian. "Ini menjelaskan bahwa PDIP dengan penuh kesadaran tidak memaksakan kekuasaannya karena adanya kesadaran bahwa mengelola Indonesia tidak bisa sendiri tetapi bersama-sama segenap eleman bangsa yang lainnya," cetus Diasma.
Menurut dia, yang diperjuangkan PDIP lebih pada aspek ideologi, agar Indonesia berdaulat, berdikari, dan berkepribadian.
"Konsepsi berdikari tersebut tentunya tidaklah mudah dilaksanakan. Karena gagasan yang dibawa sejak kampanye membawa roh ideologi tersebut membutuhkan komitmen kuat, sehingga akan mendapat banyak tantangan baik dari dalam negeri maupun luar negeri."
Saat ini, kata dia, sepertinya ada pihak yang ketakutan sehingga berkeinginan memisahkan Jokowi dengan PDIP. Upaya itu, kata dia, dilakukan mengingat karakter Mega yang tidak mudah dipengaruhi.
"Tapi saya masih percaya Jokowi dalam beberapa bulan ke depan dengan jurus jitunya yang tidak disadari pengamat dan publik, semua akan kembali pada keseimbangan," paparnya.
Terlebih, lanjut dia, PDIP sebagai partai pemerintah harus menjaga Jokowi-JK, tidak hanya lima tahun, namun juga untuk periode kedua. "Kita dukung upaya Presiden Jokowi bersihkan mafia dan para kapitalis serakah yang menggerogoti Indonesia. Pemerintah ini bertujuan menegakkan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 untuk wujudkan Trisakti Bung Karno," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika