REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik, Sebastian Salang mengatakan, dana segar Rp 1,6 triliun yang didapat DPR dari RAPBN-P 2015 merupakan hasil dari efisiensi pemerintah dari banyak sektor. Dia pun menyayangkan jika dana efisiensi yang mencapai Rp 21 triliun itu dibagi-bagi oleh lembaga negara.
"Saya dengar itu dana hasil efisiensi pemerintah. Jika dari efisiensi, jangan dibagi-bagi, dong," kata Sebastian, Jumat (13/2).
Untuk diketahui, DPR mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,635 triliun dari RAPBN-P 2015. Salah satu peruntukkannya adalah menggaji tenaga ahli yang jumlahnya ditambah masing-masing dua orang. Namun, Sebastian curiga penambahan tenaga ahli itu hanya kedok untuk membengkakkan anggaran parlemen.
"DPR tak menjelaskan untuk apa saja anggaran itu. Apakah karena selama ini kinerja mereka buruk, kita enggak tahu. Soalnya mereka tak pernah memberitahukannya ke publik," kata Sebastian.
Menurut dia, sebaiknya dana efisiensi itu digunakan untuk mengurangi defisit anggaran negara. Jika itu dilakukan, Sebastian yakin beberapa tahun ke depan defisit anggaran Indonesia akan tertanggulangi. "Dalam dua hingga tiga tahun bisa membuat defisit berimbang," katanya.
Sebastian juga mengatakan, alasan DPR yang akan menambah tenaga ahli untuk ditempatkan ke daerah pemilihan harus jelas. DPR juga harus sudah memiliki konsep yang matang terkait mekanisme pengangkatan tenaga ahli dan semua kriterianya. "Supaya jangan terkesan hanya bagi-bagi anggaran," kata dia.
Seharusnya, kata dia, DPR sudah memiliki konsep ketika menambah anggaran. Konsep itu mengatur mekanisme perekrutan seorang tenaga ahli yang dibutuhkan. "Kalau terserah mereka, nanti yang diangkat keluarganya, keponakannya, dan lainnya," kata dia.
DPR mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,635 triliun di RAPBN-P 2015. Rencananya, anggaran ini disahkan di rapat paripurna hari ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
