REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Masalah banjir di Jakarta sudah akut dan tidak mudah dicari solusinya. Selain letaknya yang berada di dataran rendah,  banjir Jakarta terkait erat dengan keberadaan 13 sungai besar yang melintas antarprovinsi.

"Kami meminta Presiden Jokowi membuat badan khusus untuk menghalau banjir di Jakarta dan daerah sekitarnya.  Persoalan banjir Jakarta tidak mungkin bisa diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Jakarta sendirian," ujar anggota DPD RI asal DKI Jakarta Fahira Idris, Rabu, (11/2).

Badan ini, kata dia, bertanggungjawab langsung kepada presiden dan diberi kewenangan untuk membuat kebijakan dan tindakan. Selain itu juga melakukan koordinasi dengan daerah sekitar Jakarta dan kementerian terkait untuk mengatasi bencana banjir.

Koordinatornya bisa menteri yang ditunjuk Presiden atau salah satu gubernur yang wilayahnya masuk Jabodetabek. Bisa Gubernur Jakarta, Jawa Barat, atau Banten.

Badan khusus ini, terang  Fahira, bisa meminta daerah resapan air seperti Bogor dan Cianjur untuk tidak dibangun perumahan atau perkantoran. Selain itu mempercepat pembuatan waduk terutama di Bogor.

Badan ini juga berhak meminta Pemerintah Provinsi Jakarta meninjau ulang izin perumahan mewah dan pusat perbelanjaan yang berdiri di sepanjang pesisir Jakarta. Terutama yang menjadi penyebab banjir ibukota.

“Kalau tidak ada terobosan seperti ini, Jakarta akan tenggelam. Kalau Jakarta lumpuh, Indonesia juga bisa terancam lumpuh, ini untuk kepentingan nasional.”

Ikuti Whatsapp Channel Republika