REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Barat (NTB) akan memediasi kepada Kabupaten Lombok Barat untuk meminjamkan kotak suara kepada Kabupaten Lombok Utara. Hal ini terkait dengan adanya kekurangan logistik pilkada di KLU.
Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori mengatakan KLU mengalami kekurangan kotak suara. Akan tetapi, KPU provinsi akan memediasi peminjaman kotak suara dari Lobar. Selain itu, pihaknya berharap ada dukungan pengadaan kotak suara dari APBD KLU.
"Tentu berharap ada pengadaan, kalau APBD KLU mendukung," ujarnya kepada wartawan di Mataram, Rabu (11/2).
Ia menuturkan, ketiadaan anggaran menyebabkan jumlah logistik di KLU menjadi kurang. Oleh karena itu pihaknya berharap APBD KLU bisa mendukung pengadaan. "Kalau tidak ada pengadaan masih ada jalan. Kita pinjamkan dari Kabupaten Lombok Barat," katanya.
Ansori menambahkan saat ini pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat, partai politik, DPRD terkait dengan keberadaan UU Pilkada dan pelaksanaan pilkada mendatang.
Ia menuturkan, KPU Kabupaten/ Kota sudah menyusun draf regulasi terkait pelaksanaan pilkada 2015 maupun 2016. "Kita siap melaksanakan pilkada karena waktunya cukup," katanya.
Menurutnya, dengan revisi tentang tahapan pilkada yang diperpendek membuat kesiapan KPU NTB dan Kabupaten/ Kota cukup untuk melaksanakan pilkada 2015. "Kita siap melaksanakan pilkada 2015. Lebih bagus lagi tahun 2016 sebab waktunya lebih cukup," katanya.
Selain itu, Ansori mengatakan KPU Kab/Kota sudah mennyiapkan kebutuhan logistik seperti kotak suara, surat suara kemudian gudang serta kebutuhan honor. "Logistik yang ada masih juga bisa digunakan," katanya.
Sementara itu, menurutnya, jadwal pilkada tentang pendaftaran calon yang direncanakan bulan Februari akan berubah menjadi bulan Mei. Jika, revisi beberapa tahapan pilkadà disahkan.
Selain itu, Kab/Kota sedang melakukan koordinasi terkait dengan pemilih pemula baru setelah pemilihan presiden. Termasuk mendata penduduk untuk calon perseorangan tengah dilakukan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika