Selasa 10 Feb 2015 14:58 WIB
Praperadilan Budi Gunawan

Umumkan Calon Pengganti BG, PDIP: Kompolnas Perkeruh Suasana

Komjen Budi Gunawan dan Irjen Budi Waseso.
Foto: Antara
Komjen Budi Gunawan dan Irjen Budi Waseso.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PDI Perjuangan, Tubagus Hasanuddin memprotes sikap Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang terlalu banyak berbicara mengenai calon Kapolri pengganti Komjen Budi Gunawan. Ia menilai apa yang dilakukan Kompolnas justru semakin memperkeruh suasana di tengah kisruh Polri-KPK yang belum mereda.

"Masing-masing anggota Kompolnas mengumumkan secara terbukan dan berbeda terkait calon Kapolri, itu ikut memperkeruh suasana," katanya, Selasa (10/2).

Ia menjelaskan awalnya diumumkan ada sembilan orang yang akan diajukan, kemudian diralat hanya tujuh atau lima, dan terakhir calon dirampingkan serta dicoret dua orang yaitu Komjen Polisi Budi Waseso dan Komjen Putut Eko Bayu Seno.

TB Hasanuddin menyarankan Kompolnas agar lebih menahan diri dan lebih bijak dalam membuat pernyataan-pernyataan ke publik terutama menyangkut kredibilitas perseorangan.

"Di lingkungan TNI-Polri ada etika yang harus dipegang dan diikuti oleh para pimpinan dan pejabat personalianya, seleksi untuk promosi jabatan dilakukan dengan ketat tapi bersifat rahasia," jelas.

Dia menjelaskan mengapa harus rahasia, karena menyangkut kredibilitas calon agar tidak muncul fitnah, isu, rumor dan gosip di lingkungan calon itu sendiri, bahkan jangan sampai terjadi saling jegal dan saling fitnah. Menurutnya seharusnya Kompolnas menjaga suasana persatuan dan kesatuan dilingkungan Polri.

"Suasana kebatinan jiwa korsa atau l`esprit de corps itu harus tetap dijaga dan dipelihara," ujarnya.

Menurutnya seleksi terbuka dengan melibatkan publik itu mungkin tidak dilarang namun kalau tiap hari ada pengumuman soal calon Kapolri maka sebaiknya dihindari. Ia menilai lebih baik gunakan saja lembaga yang sah seperti PPATK atau KPK atau lembaga lainnya untuk melihat rekam jejak seorang calon.

"Sekali lagi mempromosikan atau memecat seseorang itu tetap ada etikanya," katanya.

TB Hasanuddin juga menyarankan kompolnas tidak perlu terlalu bersemangat bahkan over proaktif namun tunggu saja permintaan Presiden dan kalau presiden sudah minta baru serahkan. Menurutnya Presiden Jokowi sampai saat ini belum resmi meminta calon Kapolri lalu kenapa Kompolnas menjadi "super sibuk".

"Bahkan terjebak dalam pro dan kontra publik. Sekali lagi saya ingatkan hak dan privasi para calon yang akan dipromosikan harus tetap dijaga agar tidak menjadi fitnah," tegasnya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement