REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Rencana pembelian 22 kendaraan dinas anggota DPRD Kabupaten Bandung, terus mendapat kritik. Menurut pengamat politik anggaran, Uchok Sky Khadafi, rencana tersebut merupakan bentuk keserakahan anggota dewan. Sebab, dewan baru bekerja beberapa bulan tapi sudah meminta fasilitas mewah.

"Mereka belum ada kontribusi apapun untuk rakyat, baru saja dilantik masa sudah minta kendaraan dinas," kata Uchok, Senin (9/2).

Direktur Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (FITRA) itu berpendapat, seharusnya wakil rakyat malu kepada rakyat yang memilih mereka. Apalagi, anggota DPRD tersebut sudah memperoleh fasilitas baik gaji maupun fasilitas lainnya.

"Yang membahas anggaran kan mereka, saya pikir dengan mengajukan mobil dinas ini, merupakan bentuk keserakahan," tuturnya.

Sebenarnya, kata dia, anggota dewan bisa menunjukan sikap yang baik kepada masyarakat dengan cara berhemat. Dibandingkan mengajukan pengadaan kendaraan dinas baru, lebih baik mengajukan mobil pinjam pakai dari Pemerintah kabupaten Bandung.

"Di Kabupaten Bandung itu banyak aset kendaraan yang terancam hilang karena tidak jelas keberadaannya. DPRD tinggal membuat pansus, setelah kendaraannya ada, kan bisa dipinjam pakai," jelasnya.

Lebih baik, masih kata Uchok, anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan infrstruktur, atau pembangunan lain yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat. Sehingga bisa berdampak positif. "Bagi-bagi dong buat rakyat, jangan serakah," sindir dia.

Uchok mengungkapkan, alasan DPRD Kabupaten Bandung yang mengatakan pengadaan kendaraan Dinas untuk Alat Kelengkapan DPRD (AKD) merupakan bohong besar. Menurutnya, kendaraan untuk kelengkapan DPRD biasanya kendaraan yang bisa menampung banyak orang, sehingga jumlahnya tidak sampai puluhan, melainkan hanya beberapa buah saja, seperti kendaraan komisi.

"Kalau AKD, tidak boleh dibawa pulang ke rumah. Lagian kalau 22 kendaraan, jumlahnya terlalu banyak. Jangan banyak alasan untuk membohongi rakyat," ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika