REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan, selain menyiapkan tim percepatan pembangunan, pemerintah kota Makassar pun akan menyiapkan tim pendampingan SKPD.
Tim ini nantinya akan mendampingi SKPD untuk melakukan persiapam program dan membantu mereka dalam membuat segala hal terkait pendataan.
Tim ini akan dibentuk dalam enam pointer. Setiap pointer akan diisi oleh lima orang yang membawahi maksimal 10 SKPD.
"Mereka akan membantu setiap SKPD sehingga nanti tak ada alasan mereka sulit membuat program atau sulit melakukan pendataan secara grafis," kata Danny, sapaat akrab wali kota di Makassar, Senin (9/2).
Berbeda dengan KP3S, tim pendamping akan diambil dari pihak luar PNS. Sebab, mereka nantinya merupakan para ahli di bidang masing-masing khususnya akuntansi dan statistik. Sementara penggajian Tim Pendamping ini akan didanai sebesar Rp 20 jut per tahun per SKPD.
Sebelumnya Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto membentuk Komisi pengendalian percepatan program stategis (KP3S). Komisi ini merupakan satuan yang akan membantu pemerintah kota untuk mengawasi kinerja semua SKPD. Mereka akan menjadi kaki tangan untuk melihat sejauh mana kinerja dari SKPD.
"Ini merupakan hasil dari penelitian saya sembilan bulan menduduki kursi walikota. Dan saya harap komisi ini akan membuat banyak percepatan pembangunan di Makassar," ujar Danny.
Selain melakukan pengawasan kinerja setiap SKPD, KP3S juga akan diharap bisa meningkatkan pendapatan daerah mencapai Rp 2 triliun. Sehingga nantinya pendapatn ini bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekaligus pegawai Pemkot Makassar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika