REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan kerja sama PT Adiperkasa Citra Lestari dengan pabrikan mobil asal Malaysia Proton Holdings Bhd tidak perlu dikhawatirkan, selama masih sebatas bussiness to bussiness (B to B). Bila pemerintah Indonesia tidak menjanjikan pemberian fasilitas di luar aturan yang berlaku, hal tersebut juga tidak perlu dicemaskan.
"Tapi kalau nanti jadi mobil nasional (mobnas), ini jadi panjang urusannya. Ada banyak pertanyaan yang muncul, misalnya kenapa harus Proton, mobnas apa yang akan dibangun, kenapa tidak mengutamakan efisiensi logistik seperti pembenahan transportasi massal, dan lain-lain," kata Enny kepada Republika, Senin (9/2).
Enny menilai kerja sama tersebut bukanlah bagian dari upaya untuk merancang mobnas karena belum melalui persetujuan DPR. Memproduksi mobnas, lanjutnya, merupakan kebijakan publik yang harus melewati kajian komprehensif dan tidak hanya bermodalkan persetujuan pemerintah, namun juga persetujuan publik.
"Pemerintah mendapat amanah dari masyarakat dan untuk lakukan penyelenggaraan kebijakan harus dengan transparan dan jelas apa manfaatnya," ujarnya.
Enny pun memberikan saran jika Jokowi ingin melakukan pengembangan mobil nasional di kemudian hari. Menurutnya, mobnas harus berada di bawah BUMN. "Kalau nasional itu ibaratnya batik. 80 persen memanfaatkan potensi dalam negeri, dan harus dikuasai industri dalam negeri. Tapi kalau yang produksinya Proton, ya jadi pertanyaan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
