REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto menilai banyak hal janggal dalam kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di pemerintahannya.

Sejak dilantik pertengahan 2014, Danny, Moh Ramdhan Pomanto biasa disapa, merasa perlu ada perombakan dan penambahan satuan guna membuat Makassar semakin baik.

Untuk merealisasikan hal tersebut, Danny meluncurkan Komisi pengendalian percepatan program stategis (KP3S). Komisi ini merupakan satuan yang akan membantu pemerintah kota untuk mengawasi kinerja semua SKPD. Mereka akan menjadi kaki tangan Danny untuk melihat sejauh mana kinerja dari SKPD.

"Ini merupakan hasil dari penelitian saya sembilan bulan menduduki kursi wali kota. Dan saya harap komisi ini akan membuat banyak percepatan pembangunan di Makassar," ujar Danny, Senin (9/2).

Selain melakukan pengawasan kinerja setiap SKPD, KP3S juga akan diharap bisa meningkatkan pendapatan daerah mencapai Rp 2 triliun. Sehingga nantinya pendapatan ini bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekaligus pegawai Pemkot Makassar.

Menurut dia, KP3S ini nantinya akan diisi 18 anggota yang menggarap 18 isu besar yang ada di Makassar. Beberapa di antaranya adalah banjir, kemiskinan, kemacetan, pendapatan, penghijauan, pulan dan pesisir, serta beberapa isu besar yaitu, Makassar Tidak Rantasa (MTR), Sombere serta Smart City.

Sebanyak 18 Anggota ini tidak akan diambil dari pihak swasta, namun akan mengandalkan pegawai negeri sipil senior dari Eselon II B hingga IIA. Mereka bisa diangkat dari mantan kepala dinas, senior PNS, maupun PNS yang menguasi masalah serta memiliki kepemimpinan bagus.

Ikuti Whatsapp Channel Republika