REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Haryadi mengatakan, langkah Pelaksana Tugas Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengungkap manuver politik Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad saat Pilpres 2014 sebagai upaya untuk menyelamatkan institusi KPK.
"Yang ingin dilakukan Hasto justru menyelamatkan institusi KPK dari berbagai bentuk penyimpangan, agar pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara efektif," kata Haryadi di Jakarta, Senin (9/2).
Dalam konteks itu, kata dia, posisi Hasto justru segaris dengan berbagai organisasi masyarakat dalam upaya menyelamatkan KPK. "Kurang tepat rasanya memposisikan PDIP sebagai parpol yang anti-KPK atau antipemberantasan korupsi," katanya.
Menurut dia, boleh jadi PDIP justru merasa beruntung tidak jadi mengusung Abraham Samad sebagai cawapres yang mendampingi Jokowi. "Mungkin justru karena tawaran itulah yang membuat PDIP tidak terlalu firm dengan figur Samad," tutur Haryadi.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kata dia, tentu tidak menghendaki transaksi yang seperti itu, sekalipun itu menguntungkan PDIP. Apalagi, Jokowi memiliki visi dan misi dengan titik tekan pada revolusi mental. "Tawaran dari Samad tidak saja kurang sejalan etika secara umum, tetapi juga kurang sejalan dengan visi dan misi Jokowi dan platform PDIP," katanya.