REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Kontras, Usman Hamid menilai berlarutnya kasus KPK Polri dan tidak tegasnya Jokowi dalam mengambil sikap patut dicurigai sebagai sebuah kesengajaan untuk menyiapkan Budi Waseso sebagai Kapolri.

Momen kenaikan pangkat Budi Waseso dari bintang dua menjadi bintang tiga ditengah sengkarut pencalonan Budi Gunawan memunculkan kepastian pengganti calon Kapolri mendatang adalah Budi Waseso.

Usman Hamid menilai, kenaikan pangkat tentunya akan diiringi kenaikan jabatan seseorang. Apalagi kenaikan pangkat tersebut dilakukan setelah santer Kompolnas mencalonkan empat nama pengganti Budi Gunawan.

"Jangan sampai Budi Waseso malah menjadi orang titipan berikutnya, pencalonan harus terbuka dan fair," ujar Usman menyarankan, Minggu (8/2).

Usman menyebut hal ini patut dicurigai sebab, penyopotan Suhardi Alius sebagai Kabareskrim sebelumnya oleh presiden juga sebagai salah satu sebab sengkarut KPK Polri.

Namun, disatu sisi Usman agak sedikit lega dengan keputusan Komnas HAM bahwa penangkapan yang dilakukan Bareskrim terhadap Wakil Ketua KPK, Bambang Widjajanto merupakan pelanggaran HAM. Hal ini dinilai Usman bisa menjadi acuan presiden untuk menolak meloloskan Budi Waseso sebagai Kapolri kedepannya.

Usman juga menambahkan, saat Suhardi Alius menjabat sebagai Kabareskrim, hubungan KPK Polri malah sebagai partner dan bisa menyelesaikan beberapa kasus korupsi. Saat ini malah terkesan antara KPK dan Polri malah disibukkan dengan perseteruan vis a vis.

"Presiden harus belajar dari kesalahan, dan jangan sampai terjebak pada lubang yang sama," tutup Usman.

Ikuti Whatsapp Channel Republika