REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memberikan kepastian terkait pelantikan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri terpilih. Kabar jika Jokowi akan mencari calon Kapolri baru pun semakin santer terdengar.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan mengatakan jika akhirnya mantan ajudan Megawati Soekarnoputri itu batal dilantik, maka Jokowi diminta tidak mengulangi kesalahan yang sama saat pengusulan BG sebagai calon tunggal Kapolri.

Menurutnya pencarian Kapolri baru pengganti BG harus dilakukan secara lebih terbuka. 'Kesalahan' yang dilakukan Jokowi dalam pengusulan BG tidak boleh terulang. Mantan Wali Kota Solo itu diminta melibatkan KPK dan PPATK untuk memberi informasi terkait rekam jejak para calon.

"Presiden harus melibatkan KPK dan PPATK untuk menelusuri rekam jejak calon (Kapolri). Jokowi belajar dari pengusulan BG," katanya di acara peluncuran Madrasah Anti Korupsi di gedung PP Muhammadiyah, Ahad (8/2).

Ia melanjutkan, pelibatan PPATK dan KPK dalam menelusuri rekam jejak calon Kapolri bukan berarti mengintervensi kepolisian secara institusi. Hal ini dilakukan karena KPK dan PPATK merupakan dua lembaga yang mempunyai akses untuk mengetahui informasi terkait harta kekayaan seseorang.

"Artinya kalau harta kekayaannya tidak sesuai profil pendapatannya sebagai pejabat publik, maka harus ditanyakan harta itu darimana. Ini terkait integritas," ujarnya.

Ade juga meminta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk tidak terburu-buru dan memaksakan calon tertentu sebagai Kapolri tanpa melibatkan KPK dan PPATK. Kompolnas juga harus belajar saat pengajuan nama BG sebagai calon Kapolri tunggal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika