REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) menerima kunjungan delegasi dari Partai Demokrat Thailand, Sabtu (7/2).

“Kehadiran kami untuk menggali dan melakukan studi banding terkait dengan proses desentralisasi (otonomi daerah). Kami juga ingink bertukar pendapat terkait proses berbangsa dan bernegara dalam kacamata parlemen dan PKB sebagai partai yang memiliki asas nasionalis religius,” jelas utusan Partai Demokrat Thailand Chuan Leekpai.

Chuan yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand dua kali ini menjelaskan, sebagai partai berhaluan bebas dan tidak berkaitan dengan junta militer, mereka ingin menerapkan otonomi daerah. Namun, ujarnya hingga saat ini masih belum membuahkan hasil.

“Pemerintah kita masih menerapkan sistem sentralisasi, namun begitu kami akan terus berjuang untuk memperkuat basis civil society,” jelasnya.

Maka, Partai Demokrat Thailand berharap kelak pemerintah daerah bisa sebagai penyimbang dari pemerintah pusat. Indonesia, menurutnya, tempat belajar dan bertukar pikiran yang cocok.

Sekretaris Jenderal DPP PKB Abdul Kadir Karding yang didampingi oleh Ketua DPP PKB Abdul Wahid Maktub serta beberapa pengurus PKB lainnya menerangkan bahwa PKB lahir dari hasil reformasi tahun 1998.

Sementara itu, ujarnya, otonomi daerah baru dicanangkan pada tahun 2001. Otonomi di Indonesia dimaksudkan sebagai upaya untuk membagi kewenangan kepada daerah.

Parlemen RI pun menerbitkan regulasi otonomi, yang memberikan kewenangan kepada kabupaten. Kecuali di bidang agama, luar negeri, pertahanan, dan fiskal.

“PKB berusaha dan mencoba mengatasi ketimpangan daerah-daerah di Indonesia. Yang mejadi concern PKB adalah mebangun loyalitas daerah ke pemerintah pusat,” jelas Karding.

Ikuti Whatsapp Channel Republika