Jumat 06 Feb 2015 15:02 WIB

Golkar: Jokowi Batal Lantik BG, Tamparan Keras Bagi DPR

Rep: C13/ Red: Winda Destiana Putri
Politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo.
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Golkar DPR mengaku sangat menyayangkan sikap pimpinan DPR. Menurut mereka, kunjungan pimpinan DPR di istana untuk bertemu presiden itu secara tidak sadar merendahkan lembaga yang dipimpinnya.

"Apalagi kalau benar Presiden Jokowi nanti batal melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri, maka ini akan menjadi tamparan keras bagi DPR," ungkap Sekretaris Fraksi Golkar DPR, Bambang Soesatyo melalui siaran pers, Jumat (6/2).

Dia mengatakan, pimpinan DPR telah menyatakan sesuatu kepada presiden dan pernyataannya itu belum mendapat persetujuan atau membicarakannya terlebih dahulu dengan pimpinan fraksi lainnya di DPR.

Bambang menyebutkan, pimpinan DPR telah mengatakan bahwa DPR menyerahkan sepenuhnya keputusan soal Budi Gunawan. Maksudnya, menagani dilantik atau tidak dilantik BG kepada presiden. Menurutnya, pernyataan tersebut jelas keliru atau offside.

Bambang menerangkan, tugas utama pimpinan DPR itu menjaga marwah institusi DPR. Sekaligus, sebagai juru bicara parlemen yang sebagaimana diatur dalam UUMD3. Oleh karena itu, mereka tidak bisa menyimpulkan sendiri pendapat DPR atau membuat agenda-agenda negara lainnya.

Menurut Bambang, suara pimpinan merupakan suara DPR, bukan pribadi. Dia menegaskan, dengan menyerahkan kasus BG sepenuhnya ke presiden itu jelas sudah merendahkan martabat DPR. "Itu jelas bukan suara DPR, tapi suara pribadi pimpinan," ungkapnya.

 

Bambang mengungkapkan, semua pihak sudah mengetahui hasil sidang Paripurna DPR yang memutuskan dan memberikan persetujuan kepada BG untuk menjadi Kapolri. Hasil ini diputuskan sebagaimana permohonan presiden dalam suratnya ke DPR.“Sehingga dalam proses politik ini, suka atau tidak suka, BG harus dilantik, atau setelah dilantik mau diberhentikan. Nah, itu baru terserah presiden,” jelas bambang.

Bambang berharap semua kalangan memahami mengenai proses politik di Dewan maupun di Istana yang dengan tegas melarang untuk menafikan hukum. Dia menambahkan, proses politik juga harus tetap menjaga kehormatan lembaga tinggi negara seperti DPR.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement