Jumat 06 Feb 2015 14:12 WIB

Ini Tantangan Politik bagi Pemerintahan Jokowi-JK

  Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wapres Jusuf Kalla (kanan) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/1).   (Antara/Widodo S. Jusuf)
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wapres Jusuf Kalla (kanan) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/1). (Antara/Widodo S. Jusuf)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pengamat politik dari lembaga riset Populi Center Nico Harjanto mengatakan terdapat sejumlah tantangan politik kabinet Jokowi-JK yang ditengarai dapat mempengaruhi stabilitas pemerintahan.

"Terdapat tantangan politik secara umum bagi pemerintahan Jokowi-JK," kata Nico di sela-sela rangkaian perayaan Hari Pers Nasional 2015 di Batam, Jumat (6/2).

Tantangan itu antara lain terkait pergantian posisi-posisi strategis di lembaga atau instansi pemerintahan yang berpeluang menimbulkan polemik. "Tidak hanya pergantian posisi strategis di institusi Polri, tapi ada juga nanti Panglima, Kepala BIN dan lain sebagainya," kata dia.

Pemerintahan Jokowi juga harus mampu mengelola dukungan politik DPR yang saat ini mayoritas di antaranya merupakan partai oposisi. Arah dukungan politik terhadap pemerintahan Jokowi-JK akan sangat menentukan situasi politik nasional saat ini.

"Pertanyaannya apakah kita akan masuk zaman normal, zaman di mana negara dalam keadaan bahaya, atau justru zaman edan. Zaman edan itu partai oposisi ramah sedangkan partai pendukung yang galak," seloroh dia.

Selain itu penempatan orang-orang yang berafiliasi politik dalam kabinet juga akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan Jokowi-JK, selain masalah konflik partai, masalah pilkada serta tuntutan pemekaran dan kekhususan daerah.

Menurut Nico, kondisi politik Indonesia saat ini kian menarik. Jika belum ada dukungan yang pasti terhadap pemerintahan Jokowi maka stabilisasi roda pemerintahan akan terus dipertanyakan. "Ini menghantui kita. Ini akan mempengaruhi," jelas dia.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement