Jumat 06 Feb 2015 13:27 WIB

IPW: Satu per Satu kebohongan Abraham Samad Makin Terkuak

Rep: C13/ Red: Erik Purnama Putra
Ketua KPK Abraham Samad.
Foto: Republika/Wihdan H
Ketua KPK Abraham Samad.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Indonesia Police Watch (IPW) mengatakan, satu per satu kebohongan Ketua KPK, Abraham Samad semakin terkuak. Bahkan, kesaksian faktual diungkapkan oleh beberapa kawan dekatnya. Mereka mengaku tidak rela Samad terus menerus terjebak dalam kebohongan publik.

“Untuk itu sudah saatnya Samad berjiwa besar mundur dari KPK,” ujar Ketua Presidium IPW, Neta S Pane melalui siaran pers, Jumat (6/2).

IPW berharap, Polri dengan cepat memproses kasus Samad dan segera menjadikannya tersangka serta menahannya. Selain itu, Komisi III DPR perlu membentuk tim untuk menyelidiki dugaan pelanggaran etika dan moral yang dilakukan Samad.

Terutama, Neta mengungkapkan, menyangkut foto-foto mesra dengan beberapa wanita cantik yang muncul belakangan ini. Komisi III juga harus melakukan tekanan politik agar Samad segera mengundurkan diri dari KPK.

Neta mengungkapkan, hingga saat ini Samad belum jujur soal pertemuannya dengan petinggi PDIP maupun foto mesra. Malahan, Samad menggunakan 'tangan' Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi untuk membantah soal foto mesra yang beredar luas di masyarakat. IPW berharap Johan Budi untuk menolak diperalat Samad agar menutup kebohongannya.

Menurut Neta, terdapat empat hal  tidak masuk akal yang dipertontonkan Samad dan elit-elit KPK dalam menyikapi kasus Samad. Pertama, mereka selalu membangun opini bahwa komisioner KPK merupakan orang yang tidak pernah salah.

Kedua, mereka ingin membawa publik kepada opini bahwa pimpinan KPK itu malaikat suci yang tidak bisa tersentuh hukum. Meski, Neta menambahkan. mereka melakukan pelanggaran hukum.

Ketiga, mereka cenderung membangun dinasti otoriter yang munafik. Di kasus lain mereka minta Presiden untuk tidak melakukan intervensi. Tapi, Neta menjelaskan, dalam kasus dugaan pidana elit-elit KPK, mereka memaksa presiden untuk turun tangan melakukan intervensi dan meminta impunitas.

Keempat, mereka juga terus menerus menjual rakyat dalam bersuara dan menafikan keputusan DPR. Padahal, DPR  menjadi pihak yang memiliki legitimasi suara rakyat yang sah.

IPW menilai saat ini Samad sudah menuai badai. Agar lebih aman, Neta menyarankan, lebih baik Samad mundur dari pada akan lebih menanggung rasa malu yang lebih dalam lagi. IPW juga mendesak Polri agar secepatnya menuntaskan kasus Samad. Itu dilakukan agar KPK tidak tersandera prilaku prilaku negatif para elitnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement