REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Muhammad Arief Rosyid Hasan, menilai masa 100 hari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla merupakan masa penguatan pilar-pilar awal pemerintahan untuk lima tahun ke depan. Namun demikian ada beberapa hal yang masih harus menjadi perhatian Jokowi-JK di masa mendatang.
"Sebelum menggelar pembangunan infrastruktur secara masif, pemerintah lebih dahulu harus fokus pada perbaikan mental birokrasi pemerintahan, meningkatkan penerimaan pajak negara, dan reformasi pengelolaan BUMN," kata Arief kepada Republika, Kamis (5/2).
Selain itu, lanjut Arief, masalah penegakan hukum juga harus menjadi salah satu fokus pemerintah. Menurutnya, upaya penegakkan hukum harus dimulai dan diteladankan dari lingkar terdalam pemerintah.
"Mulai dari istana dan oleh lembaga-lembaga penegak hukum sendiri, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, dan KPK," ujarnya.
Arief menyoroti pengangkatan yang dilakukan oleh Jokowi untuk mengisi beberapa jabatan strategis dan menuai pro-kontra di masyarakat. "Pengangkatan personalia bagi posisi-posisi penting harus mempertimbangkan integritas dan akseptabilitas. Selain tentunya kemampuan yang bersangkutan," kata Arief.
Menurutnya, pemerintah harus terus berkomitmen untuk memperkuat substansi demokrasi di Indonesia. Pemerintah, lanjutnya, harus menjalankan pengelolaan negara secara terbuka, teguh pada konstitusi dan juga aspiratif.
Selain itu, Arief mengatakan, pembangunan oleh pemerintah juga harus meliputi semua dimensi, terutama infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, dalam menghadapi bonus demografi, pemerintah perlu fokus pada peningkatan kapasitas dan kualitas SDM.
"Dalam hal ini, pembangunan kepemudaan mutlak menjadi prioritas. Pertama karena jumlah pemuda kini mencapai 65 juta, seperempat dari total penduduk. Kedua, karena mereka tulang punggung dalam pembangunan manusia," jelasnya.
Ia mengatakan, untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah harus bisa menciptakan pendidikan menengah yang terbuka dan berkualitas serta meningkatkan lembaga-lembaga pelatihan kerja dan sertifikasi profesi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika