REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN – Pemberantasan narkoba di Sumatra Utara dianggap masih lemah. Ini disebabkan oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal.
“Ada empat hal yang harus diperhatikan yakni perbaikan kualitas anggota kepolisian khususnya tim reserse narkoba, penambahan alat, penambahan biaya operasional dan meningkatkan kerjasama dengan masyarakat,” kata sekretaris jendral Gerakan Anti Narkoba (GAN) Indonesia, Zulkarnain Nasution di Medan kepada ROL, di Medan, Kamis (5/2).
Zulkarnain mengatakan, kualitas tim antinarkoba baik di Polda Sumut maupun di satuan lain harus terus ditingkatkan. Mengingat tugas pemberantasan narkoba begitu berat dibanding tugas lain. Petugas harus menyamar dan kerap mempertaruhkan nyawa.
Sehingga, menurut Zulkarnain, kualitas mereka harus diasah terus. Ia meminta tak sembarangan memasukkan anggota ke dalam tim antinarkoba.
Zulkarnain juga melihat lemahnya alat yang dimiliki oleh Polda Sumut. Dia mengatakan, Polda Sumut belum memiliki alat detektor narkoba, abik jenis anjing pelacak maupun alat detektor lain.
Sehingga pemeriksaan hanya dilakukan secara manual. “Kan tidak mungkin memeriksa truk satu persatu. Anjing pelacak saja, Polda masih pinjam (milik) Imigrasi. Jadi selama ini Polda mengandalkan informasi dari masyarakat,” ujarnya.
Oleh karena itu dia mengatakan, hubungan baik dalam pemberantasan narkoba harus ditingkatkan mengingat pentingnya informasi dari masyarakat dalam pemberantasan narkoba.
Dia melanjutkan, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah minimnya anggaran operasional pemberantasan narkoba. Dia menduga, minimnya anggaran operasional membuat aparat kurang leluasa untuk melakukan pemberantasan.
Sebelumnya, Badan Nasional Narkotika (BNN) menyatakan, Sumatera Utara merupakan provinsi rawan narkoba. Provinsi yang berpusat di Medan ini merupakan daerah yang memiliki jumah penyalahguna narkoba terbesar ketiga di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Kalimantan Timur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika