REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG--Bupati Bandung, Dadang M Nasser menyiapkan strategi cadangan apabila program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) benar-benar dihapus.
‘’Saat ini, arah pemerintah untuk PNPM ini belum jelas. Namun, kami sudah menyiapkan langkah strategis untuk mengantisipasi ini,’’ katanya, Kamis (5/2).
Langkah tersebut, kata dia, dengan dibuatnya program sejenis, yaitu Program Sabilulung Pemberdayaan Masyarakat. Program tersebut juga akan diperkuat dengan akan dibuatkan payung hukum.
Menurut dia, PNPM selaras dengan visi dan misi daerah, di antaranya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
‘’Di antara PNPM ini, ada program penataan kawasan kumuh menjadi bersih, seperti di Desa Pasirmulya, Kecamatan Banjaran. Ini tentu kami apresiasi dan akan terus kami dukung,’’ ujarnya.
Dadang mengungkapkan, kawasan kumuh menjadi salah satu indikator kemiskinan daerah. Saat ini, kawasan kumuh tersebut tersebar di sejumlah kecamatan, di antaranya di kecamatan Kertasari.
Kawasan kumuh tersebut perlahan bisa diubah menjadi kawasan bersih dan sehat. Kondisi itu mendorong pengentasan kemiskinan di wilayah Kabupaten Bandung.
Senior Facilitator PNPM Mandiri Perkotaan Desa Cibodas, Kecamatan Pasirjambu Cecep Feri Irawan mengungkapkan, PNPM sejauh ini telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebab, program ini menyentuh bidang-bidang vital, seperti infrastruktur, ekonomi, dan sosial.
‘’Program ini tidak hanya memberikan dana bergulir, tetapi juga memberikan berbagai pelatihan usaha kepada kelompok masyarakat,’’ kata Cecep yang juga mendapatkan penghargaan PNPM dari Pemkab Bandung ini.
Salah satu program PNPM, kata dia, yaitu dan bergulir sebesar Rp 100 juta bagi setiap desa. Sejauh ini, menurutnya, pengembalian dana tersebut juga tidak menemui kendala berarti.
‘’Untuk bidang ekonomi, dana bergulir diberikan bervariasi antara Rp 2 juta-Rp 5 juta per orang, bergantung pada jenis usahanya. Dana tersebut diberikan melalui kelompok usaha. Pengembalian dananya antara 18 bulan-24 bulan,’’ tambahnya.
Bahasan tentang strategi pengganti PNPM ini amat serius di Kabupaten Bandung karena umlah warga miskin di Kabupaten Bandung saat ini masih tinggi, yaitu sekitar 288.000 jiwa atau 8 persen dari total penduduk sebanyak 3,6 juta jiwa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika