REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Ade Komaruddin mengatakan, Golkar lebih memilih pilkada serentak yang dijadwalkan UU Nomor 1 Tahun 2015 dilaksanakan tahun ini diundur ke 2016. Partai Golkar menurutnya mempertimbangkan agar tidak banyak daerah yang dipimpin Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (Plt) dalam waktu lama.

"Sekarang kami tawarkan 2016. Nanti kami duduk lagi dengan DPR dan Kemendagri. Kami tarik yang paling dekat waktunya untuk Plt bekerja," kata Ade dalam diskusi di Menteng, Jakarta, Rabu (4/2).

Partai Golkar, lanjut dia, memiliki dua alternatif. Pertama, kepala daerah yang masa jabatannya habis di 205 hingga sebelum Juni 2016 dipilih tahun 2015. Selanjutnya yang habis setelah Juni 2016 hingga 2017 dipilih tahun 2017.

Alternatif kedua, kepala daerah yang masa jabatannya habis di 2015 dan 2016 dipilih pada awal 2016. Lalu kepala daerah yang berakhir jabatannya di 2017 dan 2018 dipilih melalui pilkada tahun 2017.

Opsi kedua, menurutnya lebih implementatif. Dengan pertimbangan, kesiapan penyelenggara melakukan persiapan, faktor keamanan, dan kondisi geografis serta cuaca di beberapa daerah.

Fraksi Golkar, kata dia, optimis keinginan tersebut bisa diakomodasi dalam revisi terbatas UU Pilkada di DPR.Lantaran sebagian besar fraksi-fraksi di DPR juga menginginkan hal serupa.

"Jadi ini tahapannya betul-betul dikejar waktu. Jangan sampai kita tidak memutuskan sebelum reses 18 Februari, kalau ini terjadi dengan sendirinya UU yang tidak implementatif jalan," ungkapnya.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berpandangan pemilihan kepala daerah serentak di 204 daerah tetap diselenggarakan pada tahun 2015. Sesuai dengan isi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang telah diundangkan menjadi UU Nomor 1 Tahun 2015.

Ikuti Whatsapp Channel Republika