REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hingga saat ini Presiden Joko Widodo belum memutuskan apakah jadi melantik Budi Gunawan  (BG) menjadi Kapolri atau tidak. Peneliti dari Pol Tracking Institute Agung Baskoro menilai solusi yang terbaik bagi Jokowi adalah mencari tokoh alternatif yang bisa diterima PDIP maupun diterima publik

Agung mengatakan saat ini posisi Jokowi berada ditengah dari dua kelompok yang berkepentingan pada pencalonan BG. Kelompokm yang pertama, kata dia, yakni PDIP ngotot Bg tetap jadi Kapolri. Sedangkan  kelompok yang kedua yakni publik ingin agar BG tak dilantik menjadi Kapolri.

"Diantara dua pilihan itu semuanya memiliki resiko politik besar bagi Jokowi," katanya, Selasa (3/2).

Ia mengatakan jika Jokowi membatalkan pelantikan BG, PDIP selaku partai pengusung Jokowi akan terusik dengan langkah ini. Hal ini bisa mengakibatkan posisi Jokowi di parlemen menjadi tidak aman.

"Bisa bisa KIH menjadi penghambat Jokowi di parlemen," ujar.

Begitu juga sebaliknya semisal Jokowi tetap melantik BG menjadi Kapolri, hal ini akan membuat publik menjadi kecewa. hal ini, kata dia, bisa berefek pada elektabilitas Jokowi di mata masyarakat.

"Soalnya dulu kan Jokowi bilang akan komitmen pada pemberantasan korupsi sewaktu kampanye," jelasnya.

Penundaan pelantikan BG menjadi Kapolri berawal dari penetapan tersangka pada dirinya yang dilakukan oleh KPK. BG diduga terlibat dalam kasus rekening gendut menurut penyelidikan oleh KPK. Yang membuat dilematis adalah BG sudah lulus fit and proper test yang dilakukan oleh DPR RI.

Sehingga berdasarkan konstitusi, presiden harus segera melantik BG menjadi Kapolri. Meski seperti itu di arus bawah masayarakat menyurakan agar BG tidak dilantikm menjadi Kapolri. Hal inilah yang membuat Jokowi dilematis dan belum kunjung melantik BG hingga saat ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika