REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Wakil Gubernur (Wagub) Bali, Ketut Sudikerta mengatakan Pemerintah Provinsi (pemprov) Bali sudah mengadakan rapat koordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Jakarta untuk membicarakan sejumlah program pembangunan di Pulau Dewata pada tahun ini.

Pemerintah pusat telah memaparkan sejumlah program yang akan atau tidak dilanjutkan, termasuk rencana pembangunan kereta api yang akan menghubungkan antar kabupaten di Bali. "Hingga lima tahun ke depan, Kementerian Perhubungan belum memprioritaskan pembangunan jalur kereta api di Bali," kata Sudikerta di Denpasar, Selasa (3/2).

Menurut keterangan pemerintah, Kemenhub belum mampu mengadakan lahan untuk jalur transportasi massal tersebut. Pemerintah pusat memberikan solusi kepada pemprov untuk membangun sendiri dengan bekerja sama dengan BUMN PT Kereta Api Indonesia (KAI), sedangkan Kemenhub menyiapkan segala perizinannya.

Sudikerta menjelaskan proyek di Bali yang akan dibiayai pemerintah pusat 2015 ini adalah pembangunan Pelabuhan Tanah Ampo di Karangasem, pembangunan Dermaga Penyeberangan Gunaksa, pembangunan Pelabuhan Benoa, pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, dan administrasi Bandar Udara Ngurah Rai.

Meski demikian, tidak semua pengerjaan proyek tersebut dilakukan Kemenhub, melainkan juga langsung dengan perusahaan BUMN.

Pemprov Bali akan menindaklanjuti hasil rapat koordinasi di pusat ini dengan mengadakan rapat koordinasi daerah dalam waktu dekat. Ini akan melibatkan seluruh pihak kabupaten dan kota demi menyamakan visi dan misi.

Pembangunan jalur kereta api di Bali sudah direncanakan sejak 2010 lalu. Sejumlah pihak seperti Pemprov Bali, PT KAI, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata telah menandatangani nota kesepahaman awal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika