Sabtu 31 Jan 2015 15:17 WIB

PAN: KMP Tetap akan di Luar Kabinet

Rep: Bambang Noroyono/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Koalisi Merah Putih
Koalisi Merah Putih

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Amanat Nasional (PAN) tak melihat ada peluang agar Koalisi Merah Putih (KMP), masuk ke dalam pemerintahan. Ketua DPP PAN, Viva Yoga Mauladi menanggapi banyak spekulasi politik pasca pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto.

Dikatakan Viva, meski politik adalah dinamis, tapi ada sikap bersama untuk berkoalisi. PAN, dikatakan dia, yang sejak pemilihan presiden (pilpres) bergabung dengan Gerindra dalam Koalisi Merah Putih (KMP), punya kesepakatan bersama untuk tetap berada di luar pemerintahan.

"Apa pun konstelasinya, kami di KMP itu untuk kepemimpinan saat ini, tidak akan di pemerintahan," kata dia, saat ditemui di Jakarta, Sabtu (31/1).

Viva pun mengomentari pembicaraan Jokowi dan Prabowo sebagai pertemuan biasa. Kata dia, dua tokoh nasional bertemu dalam situasi politik panas sepekan belakangan, tentunya baik untuk mendinginkan situasi.

Kata dia, sikap Prabowo yang mendatangi Istana Bogor, tentunya memberikan solusi baik. Solusi tersebut, diungkapkan dia terlihat dari ucapan pemimpin KMP itu usai pertemuan.

Prabowo terang-terangan menyatakan memberi sokongan politik dari langkah apa pun yang akan diambil presiden. Langkah politik tersebut, dikatakan dia, pastinya terkait dengan nasib calon Kapolri Komjen Budi Gunawan.

Jokowi bertemu dengan Prabowo di Istana Bogor saat konflik Polri dan KPK meruncing akibat penetapan Budi sebagai tersangka korupsi. Pertemuan tersebut dinilai sebagai manuver presiden untuk berpindah koalisi ke KMP. Selama ini, Jokowi berada di gerbong Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Namun, partai pendukung mendesak presiden segera melantik Budi sebagai Kapolri. Hanya saja, desakan masyakat meminta agar presiden membatalkan pelantikan Budi.

Dilematis presiden dijawab dengan pembentukan Komisi Sembilan. Komisi yang diketuai mantan Hakim Konstitusi Jimmly Assidiqie itu pun merekomendasikan agar presiden tak melantik Budi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement