REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Musim penghujan di Bali yang sudah berlangsung sejak dua bulan terakhir, mulai membawa dampak pada masalah kesehatan. Sejumlah rumah sakit swasta di ibukota Provinsi Bali, itu bahkan kewalahan menerima pasien demam berdarah.
Ketika dikonfirmasi, petugas di beberapa rumah sakit swasta, yakni RS Surya Husada dan Bali Medika, menolak memberikan kofirmasi dengan alasan birokrasi.
Namun beberapa pasien yang baru dirawat di RS Bali Medika, Jalan Mahendradatta Denpasar, mengatakan kalau pasien demam berdarah membludak di RS itu.
Salah seorang pasien yang baru selesai menjalani rawat inap di RS Bali Medika, Rina Fakhruddin mengatakan, kalau dia sempat dirawat di RS Bali Medika dan diduga kena serangan demam berdarah.
Dugaan itu kata Rina dibuat dokter karena gejala yang dialaminya mirip dengan pasien-pasien sebelumnya. "Jadi memang jumlah pasien penderita demam berdarah banyak sekali. RS sampai menolak pasien," kata Rina.
Kabag Humas Pemkot Denpasar, Ida Bagus Rahoela, ketika dimintai konfirmasi mengakui adanya peningkatan jumlah penderita demam berdarah di Denpasar,. Namun menurut Rahoela, jumlahnya meningkat tidak terlalu tajam. "Memang ada peningkatan, tapi tidak terlalu banyak," katanya.
Musim penghujan sebut Rahoela, sebagai salah satu sebab timbulnya serangan demam berdarah dan itu juga terjadi di mana-mana. Hal itu katanya, salah satunya dikarenakan masyarakat yang tidak disiplin menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan.
Pemerintah, kata Rahoela, sudah berusaha memperbaiki saluran air, agar tidak terjadi genangan, mengajak masyarakat menjaga kebersihan dan pemerintah juga telah melakukan foging atau penyemprotan di daerah-daerah yang diduga rawan demam berdarah.
"Tapi kalau masyarakatnya tidak mau menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan, pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa," katanya.
Menurut perkiraan kata Rahoela, serangan demam berdarah akan semakin kencang pada Maret nanti. Karena itu, jika masyarakat tidak mau berpartisipasi dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, maka pemerintah tidak akan bisa berbuat banyak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika