REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPRD Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI segera membangun sistem kesehatan yang terintegrasi. Tujuannya untuk mempermudah pelayanan sektor ini pada masyarakat.
"Kami minta Pemda DKI untuk membangun sistem kesehatan yang terintegrasi karena saat ini belum ada sehingga menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan," kata Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Fahmi Zulfikar Hasibuan, di Jakarta, Kamis (29/1).
Sistem yang terintegrasi tersebut terkait dengan administrasi penerimaan pasien yang menurut Fahmi hingga saat ini belum ada. Sehingga masyarakat harus datang dari satu rumah sakit ke lainnya untuk mencari ruangan.
Keberadaan sistem terintegrasi tersebut, menurut Fahmi, masyarakat pengguna BPJS hanya perlu datang ke satu pusat kesehatan saja dan jika di tempat tersebut penuh langsung bisa disalurkan ke RS lainnya.
"Kan mudah jika ada sistem itu, masyarakat yang disalurkan dari puskesmas tinggal datang saja ke satu RS dan jika di tempat tersebut penuh bisa langsung dilacak secara online dalam komputer RS tersebut di mana yang kosong," ucapnya.
Fahmi menambahkan keberadaan sistem tersebut membuat pengawasan pada setiap rumah sakit menjadi lebih mudah dilakukan. "Jika sistem tersebut ada, pemerintah juga bisa memantau rumah sakit yang menolak pasien padahal ruangannya masih ada," ujarnya.
JAKARTA -- DPRD Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI segera membangun sistem kesehatan yang terintegrasi. Tujuannya untuk mempermudah pelayanan sektor ini pada masyarakat.
"Kami minta Pemda DKI untuk membangun sistem kesehatan yang terintegrasi karena saat ini belum ada sehingga menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan," kata Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Fahmi Zulfikar Hasibuan, di Jakarta, Kamis (29/1).
Sistem yang terintegrasi tersebut terkait dengan administrasi penerimaan pasien yang menurut Fahmi hingga saat ini belum ada. Sehingga masyarakat harus datang dari satu rumah sakit ke lainnya untuk mencari ruangan.
Keberadaan sistem terintegrasi tersebut, menurut Fahmi, masyarakat pengguna BPJS hanya perlu datang ke satu pusat kesehatan saja dan jika di tempat tersebut penuh langsung bisa disalurkan ke RS lainnya.
"Kan mudah jika ada sistem itu, masyarakat yang disalurkan dari puskesmas tinggal datang saja ke satu RS dan jika di tempat tersebut penuh bisa langsung dilacak secara online dalam komputer RS tersebut di mana yang kosong," ucapnya.
Fahmi menambahkan keberadaan sistem tersebut membuat pengawasan pada setiap rumah sakit menjadi lebih mudah dilakukan. "Jika sistem tersebut ada, pemerintah juga bisa memantau rumah sakit yang menolak pasien padahal ruangannya masih ada," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
