REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Organisasi relawan pendukung Joko Widodo yang tergabung dalam sekretariat Bersama Partisipasi Indonesia, menyatakan, takkan menarik dukungan dari presiden Joko Widodo. Hal tersebut di sampaikan pada konferensi pers dalam rangka memperingati 100 hari pemerintahan Jokowi-JK, di Markas Pro-Jokowi, Pancoran, Jakarta Selatan, pada Kamis (29/1).

Koordinator Pusat Informasi Relawan (PIR), Panel Barus, mengatakan, Presiden Jokowi telah menjalankan prosedur dan ketentuan dengan benar dan bijak selama menjabat. Terlebih dalam kasus yang menimpa Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, Presiden Jokowi telah dengan bijak menunda pelantikan calon Kapolri, Komjen Pol Budi Gunawan, sampai masalah hukum yang menimpanya selesai. Presiden juga telah membentuk tim independen yang terdiri dari tokoh-tokoh yang kredibel untuk penyelesaian masalah Polri dan KPK.

"Sikap Presiden ini bukan berarti tidak tegas atau tidak mendukung pemberantasan korupsi," kata dia, Kamis (29/1).

Ia juga menjelaskan, Presiden Jokowi telah dengan bijak menahan diri untuk tidak mengintervensi proses hukum yang menimpa Budi Gunawan ataupun pimpinan KPK. Menurut Panel, hal itu disebabkan oleh kesadaran Presiden atas Indonesia yang merupakan negara hukum bukan negara kekuasaan.

Panel mengaku Presiden Jokowi merupakan orang bersih dan berkomitmen tinggi dalam pemberantasan korupsi. Barisan relawan, kata dia, mendukung langkah Presiden untuk menguatkan KPK agar semakin efektif dalam memberantas korupsi dan menguatkan Polri sebagai institusi penegak hukum dan keamanan masyarakat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika