REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Gelombang dukungan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengalir. Salah satunya datang dari Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Sumatera Barat (Sumbar) bersama dekan dan guru besar Universitas Negeri Padang (UNP) dan Universitas Andalas (Unand) serta sejumlah pengacara di Sumbar.
Dosen dan pengamat hukum tata negara dari Unand, Saldi Isra mengatakan aksi solidaritas ini sebagai bentuk atas tindakan yang dilakukan kepolisian terhadap wakil ketua KPK, Bambang Widjojanto (BW).
"Jangan dibaca ini (aksi solidaritas) untuk menghukum kepolisian. Kami mengecam gerakan sistematis yang menghancurkan KPK yang selalu menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi," kata Saldi di depan kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar), Selasa (27/1).
Saldi melanjutkan, ia bersama masyarakat Sumbar hadir untuk membela institusi independen seperti KPK yang sedang digerogoti. Ia mengecam keras orang-orang yang terpilih atau dipilih untuk menghancurkan KPK. Dalam aksi tersebut, ia meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak melanjutkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai kapolri.
"Cari calon baru yang terbaik untuk mengakhiri konflik ini. Jangan lagi lanjutkan kriminalisasi terhadap KPK," ujarnya.
Menurutnya cara Bareskrim Mabes Polri menangkap BW sebagai seorang penegak hukum, sangat tidak manusiawi. Jika aksi kriminalisasi terhadap KPK terus dibiarkan, bisa menjadi cara penghancuran yang sistematis terhadap KPK.
"Kita semua memperlihatkan komitmen agar institusi KPK harus diamankan. Dulu rakyat Indonesia sudah menyelamatkan Indonesia, sekarang sekali lagi, selamatkan KPK," jelasnya.
Sementara sejarahwan dari UNP, Mestika Zed mengajak masyarakat Sumatera Barat untuk membela negara dan menyelamatkan KPK. "Kita ingin menyatakan komiteman supaya ada penyelamatan kepada KPK, institusi yang paling kita percaya, dari kelompok 'buaya'," ujarnya.
Di temui ditempat yang sama, Direktur LBH Padang, Vinno Oktavia menuturkan, aksi ini adalah bentuk simpatik yang datang dari masyarakat Sumbar terhadap KPK dari upaya kriminaslisasi.
Ia berharap, Presiden Jokowi agar bisa mempertegas dalam pemberantasan korupsi. Jangan sampai, katanya, lembaga terpercaya seperti KPK dihancurkan oleh orang-orang yang ingin melemahkan pemberantasan korupsi.
"Masyarakat Sumbar selalu mendukung upaya pemberantasan korupsi. Hidup KPK, hidup Indonesia," kata Vinno.
Senada dengan yang lain, Rektor Unand, Werry Darta Taifur menyatakan sikap agar korupsi tidak lagi merajalela di Indonesia. Ia bersama-sama dengan masyarakat Sumbar menyatakan enam sikap, pertama, drama penangkapan BW adalah upaya untuk menghancurkan lembaga anti korupsi yang dilakukan oleh beberapa jenderal.
Kedua, ia merasa Presiden Jokowi seperti tidak mempunyai sikap jelas dalam menengahi kasus KPK vs Polri. Karena menurutnya, presiden mempunyai hak prerogratif untuk menghentikan aksi kriminalisasi.
Ketiga, ia berharap polri untuk menghentikan aksi kriminalisasi terhadap KPK. Keempat, ia meminta Presiden Jokowi agar menghentikan penunjukan BG sebagai calon kapolri.
Kelima, meminta Presiden Jokowi untuk mencopot Budi Waseso sebagai Kabareskrim Mabes Polri. Terakhir, mendesak Presiden Jokowi untuk memprioritaskan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika