REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Sekjen Partai Golkar, Nurul Arifin mengharapkan Presiden Joko Widodo bisa menjadi penengah dan meluruskan permasalahan yang ada antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.

Ia juga meminta Jokowi dapat dengan melerai konflik itu sesuai dengan Undang-Undang (UU). "Semoga kisruh yang terjadi bisa diselesaikan tanpa adanya intervensi politik," katanya, di Jakarta, Senin (26/1).

Konflik KPK-Polri saat ini, ia melanjutkan, bukan disebabkan Koalisi Merah Putih (KMP) seperti yang dikhawatirkan masyarakat sebelumnya. Namun, karena Koalisi Indonesia Hebat (KIH) itu sendiri. Selain itu kelompok-kelompok lain yang terkait dengan pemerintahan.

"Justru KMP ini membuktikan posisinya mendukung pemerintahan yang sah dan mengkritik secara konstruktif. Kami melihat kekacauan ini dari keluarga KIH sendiri," katanya.

Nurul menilai Jokowi terlihat belum dapat memegang kendali atas pemerintahannya. Sebab menurutnya, masih banyak intervensi dari pihak-pihak lain.

Ia mengku tidak tahu apa yang menyebabkan hal itu terjadi. Namun ia menyakini intervensi itu tidak hanya datang dari partai pengusung Jokowi saja, tetapi juga dari partai pendung lainnya. Mg03

Ikuti Whatsapp Channel Republika