REPUBLIKA.CO.ID, KEDIRI -- GP Ansor Kabupaten Kediri, Jawa Timur, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan polisi bisa akur dan tidak terjadi konflik, sehingga ke depan bisa bekerjasama memberantas korupsi.
"Kami prihatin dengan konflik KPK dan Polri. Jika terjadi konflik, pasti ada yang tepuk tangan dan itu koruptor," kata Ketua GP Ansor Kabupaten Kediri Munasir Huda di Kediri, Sabtu (24/1).
Pihaknya menilai, jika ada konflik koruptor yang diuntungkan. Dengan adanya konflik yang terjadi antara anggota KPK dengan polisi, kinerja mereka tidak bisa maksimal dalam memberantas tindak pidana korupsi.
"Kami berharap, KPK dan polisi harus kuat untuk perangi koruptor," ujarnya.
Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri menangkap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto, Jumat (23/1). Ia ditangkap saat sedang mengantarkan anaknya sekolah di Depok. Ia akhirnya dibebaskan setelah ada penangguhan penahanan pada Sabtu dini hari.
Pihak Mabes Polri mengatakan Bambang ditangkap karena telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemberian keterangan palsu saat sidang di Mahkamah Konstitusi. Saat itu, Bambang menjadi kuasa hukum dari salah satu calon kepala daerah Kota Waringin Barat pada 2010.
Pihak Mabes Polri membantah penangkapan Bambang merupakan aksi balas dendam polri karena KPK telah menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi.
Presiden Jokowi juga telah menyampaikan sikap terkait penangkapan Bambang Widjojanto. Namun, ia hanya bersikap dengan memberikan komentar normatif agar KPK maupun polri harus menjalankan hukum sesuai aturan, sehingga tidak terjadi gesekan dalam menjalankan tugas masing-masing.
Dalam kegiatan itu, juga dilakukan apel anggota Banser Kabupaten Kediri. Mereka mengenakan seragam lengkap dengan berbagai macam atributnya. Mereka mengikuti apel di halaman kantor PCNU Kabupaten Kediri.
Dalam kegiatan itu, anggota juga sempat diberikan selembaran kertas putih yang harus ditulisi harapan dan kritikan pada pemerintah terkait dengan konflik antara KPK dengan Polri. Mayoritas mereka berharap agar aparat penegak hukum, yaitu KPK dan Polri bisa akur, sehingga bisa menegakkan hukum di Indonesia dan tidak terjadi konflik
Ikuti Whatsapp Channel Republika