REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Persatuan Produser Film Indonesia (PPFI), Firman Bintang, mengkritisi kebijakan pemerintah terhadap bergeliatnya industri perfilman nasional. Untuk itu ia meminta adanya dukungan kongkret dari pemerintah untuk bisa terus menjaga eksistensi film nasional.
Hal tersebut disampaikannya saat melakukan pertemuan antara PPFI dan Kementerian Pariwisata (Kemenpar). Menurut Firman, sejak nomenklatur kementerian berubah menjadi Kemenpar ternyata telah menimbulkan kegelisahan bagi pelaku industri film. "Karena sampai detik ini belum ada kabar menggembirakan tentang kebijakan pemerintah pada industri film," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima ROL di Jakarta, Sabtu (24/1).
Firman menyatakan pembangunan citra film di dalam negeri dan tingkat global, yang telah dirintis oleh PPFI dan para stake holder lainnya sejak 10 tahun lalu diharapkan tetap berjalan di kementerian Pariwisata pada era Arief Yahya sekarang ini. "Karena mengurai dan membangun citra perfilman Indonesia di dunia internasional bukan pekerjaan mudah," imbuh produser rumah produksi film BIC Pintures itu.
Dalam kesempatan tersebut, Firman mengusulkan agar urusan perfilman tetap berada di bawah kementrian Pariwisata dan jangan dialihkan di bawah Kemendikbud. "Karena menurut kami, film bisa lebih berkembang di bawah kementerian Pariwisata."
Chand Parwez Servia menambahkan, sejatinya kondisi industri film di dalam negeri saat ini sangat menyulitkan. Terutama karena film nasional dalam himpitan film AS dan Eropa.
"Jadi kita seperti menjadi penumpang di rumah sendiri," ujar produser dari rumah produksi film Starvision Plus itu.
Parwez menambahkan, seharusnya ada perlindungan dari pemerintah atas film nasional, seperti pemerintah Korea dan Iran yang telah memproteksi film nasionalnya. Ia menegaskan dukungan pemerintah untuk pasar internasional itu sangat penting. "Agar dunia dan pasar internasional tahu, kalau pasar film kita establis," ujar produser lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
