REPUBLIKA.CO.ID, WATES -- Sebanyak 14 lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Sendangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengalami kekurangan dana operasional.
Dana dari iuran orang tua anak rata-rata sebesar Rp 300 ribu per bulan tidak cukup untuk membiayai keperluan anak didik.
"Setiap bulan pengelola harus kelabakan mencari dana tambahan dari masyarakat," kata Dukuh Paingan, Sendangsari Maryadi kepada anggota DPRD yang melaksanakan jaring aspirasi, Jumat (22/1) malam.
Jaring aspirasi dilakukan dalam rangka kegiatan reses anggota DPRD. Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Akhid Nuryati, anggota dari FPKB H Sihabudin, Suharto, Purwantini dan Nur Eni Rahayu serta Kabid Pemerintahan Desa pada BPMPDPKB Sugimo dan Kades Sendangsari R Sumbogo.
Kebutuhan operasional PAUD, kata Maryadi, cukup besar. Antara lain untuk mebeli alat peraga edukatif (APE), pemberian makanan tambahan (PMT) dan honor guru. Sedang pemasukan rutin hanya dari iuran orang tua anak rata-rata Rp 10 ribu/anak/bulan.
“Kalau iuran dinaikkan, kami khawatir nanti mereka malah tidak mau menyekolahkan anaknya di PAUD,” kata Maryadi.
Ia mengkhawatirkan bantuan untuk PAUD akan berkurang dengan adanya pemindahan dana pemberdayaan masyarakat dari Pemkab ke Pemdes. Selama ini, kata dia, bantuan dari Pemkab diberikan untuk insentif guru sebesar Rp 100 ribu per orang setiap bulan.
Kalau bantuan berkurang, pengelola akan semakin kerepotan. “Kami mohon agar DPRD mencari jalan keluar untuk pengelolaan PAUD. Kalau bisa Pemkab mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan PAUD,” harapnya.
Menanggapi hal tersebut Akhid menyatakan, karena merupakan dana pemberdayaan masyarakat dana untuk kegiatan PAUD termasuk yang diserahkan untuk dikelola Pemdes.
Pemdes, kata dia, wajib untuk menganggarkan kegiatan PAUD. Besarnya anggaran tergantung hasil kesepakatan Kades dan BPD.
Untuk menambah dana PAUD, papar Akhid, pengelola bisa bekerja sama dengan masyarakat setempat. Misalnya dengan mencari donatur tetap atau minta sumbangan saat ada diperlukan.
“Di tempat saya, warga sepakat setiap KK menyumbang Rp 500,- per minggu. Kalau di Paingan bisa dilakukan kesepakatan seperti itu nanti pengelolaaan PAUD akan terbantu. Yang penting ada kesepakatan dari masyarakat, karena keberadaan PAUD merupakan kebutuihan masyarakat,” kata Akhid.
Ikuti Whatsapp Channel Republika