REPUBLIKA.CO.ID, JATINANGOR – Indonesia memerlukan perubahan secara cepat agar birokrasi bisa memberikan layanan yang lebih baik demi menciptakan kepercayaan global. Namun demikian, revolusi mental juga menuntut teladan dari para pimpinan dan pejabat pengelola negara.
“Revolusi mental untuk aparatur sipil negara adalah sesuatu yang mutlak. Karena kita ingin memperbaiki pelayanan publik, mengangani keluhan-keluhan dari masyarakat yang selama ini tidak ditangani dengan baik,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi, di sela kuliah umum ‘Revolisi Mental Birokrasi untuk Pelayanan Lebih Baik’, yang diselenggarakan oleh Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Keluarga Alumni Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran, Kamis, (22/1) di Bale Sawala Gedung Rektorat Unpad Jatinangor.
Saat ini, dikatakan Yuddy, Indonesia tengah berusaha untuk memperbaiki diri dari ketinggalan dari negara-negara tetangga. Apalagi, kata dia, indeks kompetisi global Indonesia saat ini masih di bawah beberapa negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura. “Untuk itu, Indonesia harus lebih berusaha agar bisa memenangkan persaingan global, termasuk melalui revolusi mental birokrat,” ujar dia.
Dikatakan Yuddy, birokrat adalah pelayanan rakyat sehingga menjadi pejabat haruslah merakyat. Melalui revolusi mental ini, kata dia, pemerintah berupaya mengembalikan komitmen pengabdian kepada rakyat, mengembalikan kehormatan pejabat negara, juga meningkatkan kepercayaan global kepada Indonesia. “Menjadi pejabat adalah pilihan, harus siap meneladani dan melayani masyarakat,” ujarnya.
Menteri mengatakan, negara bisa disebut unggul dan kuat bila memiliki tiga kekuatan. Yaitu kekuatan ekonomi dimana mereka mampu mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alamnya secara baik. Kekuataan militer dimana mereka didukung oleh tentara yang berwibawa dan peralatan perang yang memadai, serta kekuatan budaya dimana karakter bangsa terbentuk.
Revolusi mental yang digalakan oleh Presiden Jokowi, kata dia, juga untuk memperkuat produk dalam negeri. “Kita juga sedang menggalakan penggunaan produk dalam negeri. Dengan memajukan kegiatan ekonomi sudah sewajarnya kalau pemerintah membuat peraturan yang penggunaan barang dan jasa yang mengedepankan produk dalam negeri,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika