REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Belum lama ini Lembaga Pengawasan dan Penelitian Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)) mengakui bahwa masih banyak beberapa kekurangan pada proses pembuatan sertifikasi halal terhadap semua produk yang ada di Indonesia.
Bukan hanya dalam proses pembuatannya saja, namun pengawasan produk makanan yang beredar tersebut dinilai masih sangat lemah. Dikatakan oleh Yunahar Ilyas, Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah, menyatakan bahwa proses yang tidak ideal tersebut disebabkan beberapa hal.
Yang pertama, terkait kesadaran dari para pelaku bisnis dan masyarakat terkait status makanan halal. Sedangkan yang kedua, dari kesiapan Lembaga Pengawasan dan Penelitian Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).
Yunahar menyebutkan saat ini bagi pelaku usaha, sertifikasi halal belum jadi prioritas karena tak berefek secara langsung bagi keuntungan penjualan. Hal ini, secara tidak langsung juga disebabkan oleh animo masyarakat yang peduli pada status halal suatu produk.
"Banyak masyarakat yang tidak mempedulikan logo halal ketika membeli makanan olahan di supermarket," ujarnya. Masyarakat, baru peduli sebatas pada restoran yang tidak menjual babi dan juga alkohol. Selain itu, harga mengurus sertifikasi yang mahal menjadikan alasan mereka enggan memperpanjang sertifikasi halal.
Terkait kesiapan dari LPPOM MUI, Yunahar berpendapat masalahnya lebih pada SDM dan juga anggaran biaya. "Serta sosialisasi terkait pentingnya makanan halal," ujarnya.
Masalah SDM ini, terkait jumlah personel di LPPOM MUI. Selain itu, dirinya juga menyatakan anggaran sosialisasi dan edukasi tak mencukupi karena harus mengkover keseluruhan Indonesia yang begitu luas.
Yunahar mengusulkan ke depan sosialisasi harus melibatkan pemerintah juga. "Ya semisal kita bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Mereka secara SDM dan juga anggaran pasti lebih mapan dibanding hanya sekedar mengandalkan LPPOM MUI," tutupnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
