REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX, DPR RI, Syamsul Bachris mengatakan memang perlu ada regulasi yang lebih praktis untuk mengatur pelabelan halal pada produk makanan. Ia mengakui selama ini sanksi tegas memang belum berlaku bagi para produsen nakal.

Politisi Fraksi Golkar ini mengatakan selain ada Undang Undang Jaminan Produk Halal, perlu adanya regulasi yang lebih praktis untuk mengatur secara rigid masalah pelabelan halal pada produk makanan. Sebab, selama ini sertifikat halal dan label halal hanya bersifat sukarela.

"Regulasi yang turunan dari undang-undang sangat urgent jika kasus label halal ini makin meresahkan," ujar Syamsul, Rabu (21/1).

Maraknya logo halal palsu dan sertifikat halal kadaluarsa membahayakan para konsumen. Apalagi mengingat, Indonesia memiliki jumlah umat muslim paling banyak. Logo dan sertifikan halal menjadi acuan penting para warga untuk memilah makanan. Sayangnya, hal ini dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang sengaja memalsukan logo halal, dan tidak memperpanjang sertifikat halalnya hanya untuk meraup untung lebih.

Ikuti Whatsapp Channel Republika