REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pascapenetapan tersangka Komjen Budi Gunawan, desakan dari publik agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka nama-nama calon menteri bertanda merah terus menguat.
Hal itu diharapkan agar publik mengetahui komitmen Presiden Joko Widodo dalam membangun pemerintah yang bersih. Namun, lembaga antikorupsi itu enggan membukanya.
"Silakan bertanya pada Pak Presiden (Jokowi) karena secara etik KPK sebaiknya tidak lagi bicara hal tersebut," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Jakarta, Rabu (21/1).
Budi Gunawan diketahui pernah diajukan Presiden Jokowi ke KPK untuk diketahui rekam jejaknya saat seleksi calon menteri. Dan, nama Budi ditandai merah oleh KPK, sehingga gagal masuk Kabinet Kerja.
Meski tidak menjadi menteri, mantan ajudan Megawati Soekarnoputri itu diajukan menjadi calon lapolri. Hal itu membuat publik bertanya-tanya tentang komitmen Jokowi dalam menciptakan pemerintah yang bersih.