REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menegaskan bahwa faktor kunci pemilihan kepala kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) adalah loyalitas terhadap sang Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Namun menurut peneliti LSI, Adjie Alfarabi jika si calon kapolri Komjen Budi Gunawan terjerat kasus hukum korupsi, maka Jokowi sebaiknya tidak melantiknya demi keberlangsungan kepercayaan publik.
Ia mengatakan, Jokowi mendapat keuntungan sebagai panglima tertinggi untuk mengangkat dan melantik panglima tertinggi tentara nasional Indonesia (TNI) termasuk kapolri.
Adjie melanjutkan, ketika hendak memilih calon kapolri pastinya ada sejumlah nama. Namun dalam memilih orang nomor satu di kepolisian, ia menyebut Jokowi memperhitungkan aspek loyalitas, Integritas, dan kapasitas yang memenuhi syarat.
"Tetapi faktor kuncinya adalah loyalitas dan mengangkat kapolri yang punya loyalitas tunggal kepada presiden. Siapapun yang punya loyalitas ganda tentu sulit dipromosikan oleh Jokowi," ujarnya kepada Republika, di Jakarta, Selasa (20/1).
Ia menjelaskan, loyalitas dalam memilih kapolri menjadi faktor utama bagi Jokowi karena Polri dan TNI menjadi kekuatan penting bagi pemerintahan dia. Untuk itu tidak aneh jika ada isu Jokowi akan membersihkan pejabat dari pemerintahan sebelumnya.
"Kalau kapolri yang dipilih tidak memiliki catatan hukum, maka rakyat bisa menerimanya. Namun, calon kapolri kali ini kan memiliki kasus hukum dan mayoritas masyarakat Indonesia menolak Budi sebagai kapolri," jelasnya.
Artinya, kata dia, walau loyalitas penting, tetapi pejabat yang punya kasus hukum seharusnya tidak dipromosikan oleh Jokowi. Karena, ada sinyal kuat bahwa rakyat resisten terhadap pemilihan Budi. Sehingga suara publik kali ini harus jadi pertimbangan.
Ia menilai Jokowi seharusnya mendengarkan suara rakyat itu kemudian membatalkan pelantikan Budi dan memilih kapolri lain. Sehingga, pemerintahan Jokowi aman dan disisi lain dukungan publik untuk Jokowi juga berlangsung. Apalagi, kata dia, Jokowi berkomitmen mewujudkan pemerintahan bersih.
"Namun kalau Jokowi tetap melantik Budi,maka sama saja mengecewakan kepercayan publik atau masyarakat. Bisa-bisa Jokowi tidak dipilih menjadi presiden jika dia mencalonkan diri kembali," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika