REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo melantik sembilan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara pada Senin (19/1). Pelantikan sembilan orang tersebut dinilai tidak melihat semua track record kandidat.
Pasalnya, dari sembilan Wantimpres yang dilantik Presiden Jokowi, ada yang mempunyai rekam jejak program Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDBS) yang nyatanya merupakan kedok ajang judi.
Aktivis 77 M Hatta Taliwang menilai, pemilihan Wantimpres harus melihat track record kandidatnya. Pasalnya, posisi Wantimpres merupakan bapak bangsa yang akan memberikan pertimbangan bijak kepada orang nomor satu di Indonesia.
Karena itu, ia meminta, salah seorang anggota Wantimpres yang sudah dilantik, Jan Darmadi sangat perlu dikaji kembali. “Saya dengar, Jan Darmadi bos judi juga,” ujar Hatta ketika dihubungi Republika, Senin (19/1)
Hatta menuturkan, yang seharusnya menjadi Wantimpres adalah orang yang mempunyai rekam jejak baik. Beberapa kriterianya, haruslah seorang negarawan, bukan politikus, dan mempunyai visi misi positif bagi masyarakat.
Kriteria lainnya adalah, bukan orang yang tidak bisa mendidik putra dan putrinya di keluarganya sendiri. Apalagi memiliki istri dua.
Dia pun menyoroti, terpilihnya Jan Darmadi diduga sebagai politik balas budi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK). Politikus Partai Nasdem tersebut diduga mendanai kampanye presiden Jokowi-JK selama Pilpres 2014.
Sehingga, imbalannya adalah kursi Wantimpres seperti sudah dibeli jauh hari sebelum terpilihnya Jokowi menjadi presiden. Menurut Hatta, Jan Darmadi berkemungkinan mendapat dukungan dari orang-orang terdekat di pemerintahan Jokowi-JK.
Deretan nama, seperti Megawati Soekarnoputri, Surya Paloh, dan Jokowi-JK turut memberikan dukungan ke Jan Darmadi untuk duduk di kursi Wantimpres. “Saya juga mendapat kabar, dia mempunyai hubungan penting dengan Surya Paloh,” kata Hatta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
