REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—Penunjukan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang berasal dari berbagai latar belakang dinilai telah melalui pertimbangan yang matang.
"Kita percayakan saja sama Pak Presiden," ujar Ketua Badan Musyawarah Partai Keadilan Ssejahtera (PKS) Abdul Hakim, Senin (19/1).
Ia mengatakan, penunjukan wantimpres merupakan otoritas presiden. Partai dan DPR tidak punya wewenang untuk intervensi siapa saja yang bisa masuk ke dalamnya.
Abdul optimis, orang yang ditunjuk Presiden sebagai Dewan Pertimbangan Presiden merupakan orang yang berkompeten di bidangnya dan mampu menjadi tim yang bisa memberikan masukan terbaik bagi presiden.
"Pasti orang yang terbaik lah," tutup Abdul.
Hari ini, Presiden Joko Widodo akan melantik sembilan nama yang akan menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Presiden. Sembilan nama tersebut terdiri dari lima perwakilan partai, dan empat dari unsur profesional.
Kesembilan nama tersebut adalah Sidharto Danusubrata (PDI-P), Suharso Monoarfa (PPP), Jan Darmadi (Partai Nasdem), Rusdi Kirana (PKB), Yusuf Kartanegara (PKPI), dan Subagyo HS (Hanura), AM Hendropriyono (mantan Kepala BIN), Mooryati Soedibjo (pendiri Mustika Ratu), dan Hasyim Muzadi (Nadhlatul Ulama).
Nantinya, mereka mengawasi dan memberikan masukan pada bidang bidang tertentu seperti bidang Perempuan dan Anak, Hubungan Internasional dan bidang Pertahanan dan Stabilitas Negara. Dewan Pertimbangan Presiden nantinya bertugas untuk memberikan pertimbangan baik diminta ataupun tidak oleh Presiden terkait kebijakan yang hendak digulirkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika