REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo akan meresmikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nasional bidang penanaman modal pada akhir Januari 2014.
"Pak Jokowi akan meresmikan PTSP di minggu keempat bulan ini. Hari ini kami akan mendengar pemaparan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) soal persiapannya," kata Menteri Kordinator Perekonomian Sofyan Djalil di Istana Presiden, Senin (19/1).
Sebelumnya Presiden Jokowi dalam acara Indonesia Outlook 2015 di Jakarta, Kamis (15/1), mengatakan PTSP segera diresmikan untuk mempercepat perizinan penanaman modal di Indonesia.
"Bulan ini 'national one stop service' akan kita buka. Tidak ada lagi izin pembangunan infrastruktur seperti pembangkit listrik bisa memakan waktu bertahun-tahun. Maksimal tiga bulan," kata Presiden.
Pada Desember 2014 Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani menemui Menteri Perindustrian Saleh Husin untuk membahas kesiapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
"Jadi, kami bicara mengenai misalnya prioritas industri, dalam prioritas yang awalnya hanya lima industri padat karya, kemungkinan akan kami coba apakah semua industri masuk dalam prioritas pelayanan terpadu," kata Franky.
Franky mengatakan, BKPM tengah mempersiapkan program tersebut terintegrasi dengan seluruh kementerian di Indonesia.
Untuk sektor pertambangan, lanjut Franky, PTSP akan direalisasikan pada tahap kedua karena sudah ada 500 sektor dari total 1.200 sektor yang akan menerima layanan ini.
"Untuk tahap pertama, Januari 2015 harus selesai. Tahap dua mungkin Juni 2015 selesai kalau tahun depan. Kami perlu kehati-hatian untuk mengeksekusi kebijakannya," ujar Franky.
Franky berjanji untuk semakin mempersingkat waktu proses perizinan investasi yang diurus BKPM agar investasi segera dilakukan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika