REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK-- Rencana Presiden menurunkan harga premium menjadi Rp 6.500 ditanggapi serius Organda Depok, Jawa Barat. Meski begitu, penyesuaian tarif masih harus dibicarakan kembali sembari menunggu Peraturan Wali Kota (Perwal) Depok.
Ketua Organda Kota Depok, Hasyim menuturkan penurunan tarif angkutan umum sudah dibahas awal januari silam, menyusul turunnya harga premium dari Rp 8.500 menjadi Rp 7.600. Hasyim mengatakan penurunan tarif angkutan akhirnya disepakati sebesar Rp 250 hingga Rp 500.
Perhitungan tersebut diambil berdasarkan komponen harga premium yang mengalami penurunan sebesar 10 persen. Hasyim mengatakan penyesuaian tarif ini sudah ia komunikasikan dengan Dinas Perhubungan secara lisan, dan tinggal menunggu peraturan wali kota (Perwal).
Menyusul rencana presiden Jokowi yang hendak mengembalikan harga premium menjadi Rp 6.500 disambut serius oleh Hasyim. Hasyim menilai tarif angkutan bisa saja kembali normal. Hasyim melihat celah sebelum Perwal disahkan ia akan melakukan pertemuan dengan pihak Dinas Perhubungan dan Pemerintah Kota Depok untuk membahas tarif.
"Kalau sudah ada pengumuman jelas, kita akan segera adakan pertemuan, sebelum perwal disahkan. Jadi bisa kita godok bersama," ujar Hasyim saat dihubungi Republika, Jumat (16/1).
Peluang turunnya harga premium menjadi Rp 6.500 diharapkan Hasyim bukan hanya sekedar wacana. Sebab, ketidakstabilan harga bensin sesungguhnya membuat operator transportasi seperti angkutan umum kewalahan dalam menentukan tarif.
Pada tataran kebijakan tarif bisa saja dirubah dengan mudah. Namun, pada implementasi lapangan perubahan tarif inu membuat bingung para penumpang dan supir angkutan umum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika